Ketua KPU RI Serukan Pemilu dan Pilkada Ramah Lingkungan

0
153

Surabaya, Nawacita– Pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan momen yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Pada kegiatan pesta demokrasi tersebut, biasanya masyarakat akan memilih wakilnya di parlemen maupun eksekutif yang mereka kehendaki. Namun bagaimana bila pesta demokrasi ini justru menciderai alam dan lingkungan?

Arief Budiman selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menginginkan agar Pemilu maupun Pilkada mendatang lebih ramah lingkungan. Ia menyerukan agar Pilkada yang akan datang ini maupun Pemilu selanjutnya untuk tidak lagi menggunakan stiker sebagai alat peraga kampanye. Sebab stiker terbuat dari bahan plastik yang tidak mudah terurai.

“Mengapa kok stiker? Stiker itu susah terurai. Sampai Pemilu atau Pilkada selanjutnya engga rusak,” ujarnya pada Ahad (01/3).

Laki-laki yang akrab disapa Budiman ini juga menyerukan untuk setiap KPU baik ditingkat nasional maupun daerah agar menanam pohon. Sebab dirinya mengakui bahwa pemilihan selama ini banyak menggunakan kertas yang notabene bersumber dari pohon. Sehingga diperlukan penanaman pohon, agar bumi tetap terjaga.

“Setiap saya kunjungan ke KPU daerah selalu saya himbau untuk menanam pohon. Kita lihat sendiri berapa banyak kertas yang kita pakai hanya untuk pemilihan?,” serunya.

Selain menanam pohon, laki-laki yang memulai karirnya dari KPU Jatim tahun 2004 lalu ini berujar bahwa lembaga yang dinaunginya sedang mengembangkan aplikasi yang nantinya akan mengurangi penggunaan kertas. Ia berpendapat bahwa aplikasi ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat.

“Jadi aplikasi ini akan beberbentuk E-Formulir dan E-Rekap. Fungsinya untuk merekap data-data. Sehingga diharapkan mampu mengurangi penggunaan kertas,” ujarnya.

Budiman menambhakan bahwa aplikasi tersebut merupakan buah karya anak bangsa. Aplikasi ini merupakan investasi jangka panjang bagi kepemiluan yang ada di Indonesia. Selain bisa menjaga alam, diperkirakan akan menghemat biaya pemilihan hingga 30 persen.

“Kita bekerjasama dengan ITB dalam membuat aplikasi. Cost pemilihan yang tinggi karena membeli kertas formulir segala macem, juga menjadi penyebab korupsi lo. Bayangkan saja kita punya 800 ribu lebih TPS, berpaa sudah kertas yang dibutuhkan?,” imbuhnya.

Terkait uji coba aplikasi tersebut, Budiman akan mencobanya pada Pilkada tahun ini. Namun hal itu dilakukan apabila aplikasi bisa selesai sebelum Pemilu. Selain itu juga hanya beberapa daerah saja yang menggunakan sebagai percobaan awal.

“Kita coba di Pilkada ini. Di beberapa daerah dulu sebagai pilot project aplikasi. Namun apabila tidak bisa ya untuk Pemilu 2024. Rencana kita memang untuk Pemilu 2024,” pungkasnya.

(and)

LEAVE A REPLY