KPK Geledah Kantor Dinas BPKAD Jatim Terkait Suap APBD Tulungagung

0
394
KPK Geledah Kantor Dinas BPKAD Provinsi Jatim.

Nawacita – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan kegiatan penggeledahannya di Surabaya. Setelah Rabu (7/8) kemarin menggeledah 3 tempat, kali ini giliran kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur yang digeledah.

Dari pantauan, di depan kantor BPKAD yang terletak di Jalan Johar nomor 19-21, Surabaya ini nampak terparkir tiga mobil Toyota Innova berwarna hitam. Sejumlah anggota kepolisian bersenjata laras panjang juga nampak berjaga di gedung berlantai empat tersebut.

Salah satu pegawai BPKAD yang mengaku bernama Angga, membenarkan jika ada penyidik KPK di dalam kantornya tersebut. Namun ia tak tahu pasti berapa jumlahnya.

“Iya ada (penyidik KPK), tapi saya tidak tahu mereka lagi ngapain,” kata Angga, Kamis (8/8) sembari menghindari wartawan.

Dari luar pagar, tidak nampak aktifitas para petugas KPK. Para penjaga yang berada di luar juga enggan memberikan komentar.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah tiga tempat di Surabaya. Diantaranya adalah Kantor Dinas Perhubungan Jatim, rumah Kepala Dinas Perhubungan Jatim dan rumah mantan Sekretaris Daerah Pemprov Jatim.

Informasi yang dihimpun, KPK tengah melakukan penggeledahan di tiga tempat di Surabaya terkait dengan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

Ketua DPRD Tulungagung Supriyono (SPR) sudah menjadi tersangka dalam kasus itu. Supriyono diduga menerima uang sebesar Rp4.880.000.000 selama periode 2015 hingga 2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo. Suap berkaitan dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3.750.000 000 dengan rincian, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500.000.000 setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 Miliar.

Penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750.000.000 sejak 2014 hingga 2018. Fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar. Syahri Mulyo sendiri sudah divonis 10 tahun dalam kasus suap proyek peningkatan jalan.

Atas dugaan tersebut, tersangka Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 8 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 10 pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEAVE A REPLY