Mahmud MD Paparkan Masa Depan Hukum Indonesia di UNNAR Surabaya

0
375

Surabaya, Nawacita.co  – Dalam rangka Dies Natalis ke-38, Universitas Narotama menggelar rapat terbuka bertema Masa Depan Hukum di Indonesia dengan narasumber Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, di Plaza Gedung E Universitas Narotama Surabaya, Selasa (5/3/2019).

Mahfud memaparkan tentang hukum di Indonesia yang terus mengalami dinamika, terus berubah dan terus bergerak. “Pada tahun 1940-an, para pendiri negara ini melalui perdebatan menentukan apakah Indonesia ini akan dibuat negara demokrasi atau kerajaan. Perdebatannya cukup panjang sampai Soekarno mengharuskan negara ini harus berupa negara republik,” jelas Mahfud.

Terbentuknya Indonesia sebagai negara republik atau negara demokrasi adalah hasil voting. Sehingga tidaklah menyesatkan jika saat ini pengambilan suara dengan voting digunakan untuk menentukan nasib bangsa.

“Namun saat ini hukum telah berubah seiring perbedaan politik. Politik Indonesia saat ini bukan lagi demokrasi melainkan oligarki, di mana partai politik dikuasai pemimpin dan bukan dipilih oleh rakyat,” ungkap Ketua MK RI periode 2008-2013 ini, Selasa (5/3/2019).

Menyikapi demokrasi dalam hukum lanjutnya, sekarang pembangun hukum itu agak terganjal oleh karena politik kita itu bergeser dari sistim demokrasi secara konseptual menjadi sistem oligarki secara fratikal. Sistemnya secara resmi demokrasi, tapi kemudian menjadi oligarki dimana kekuatan-kekuatan politik itu didominasi, dikangkangi oleh elit-elitnya, dan elit-elit ini saling berkolusi diantara para elit.

“Membuat aturan-aturan yang tidak menguntungkan rakyat, tidak mengerti hubungan internasional yang bisa menjaga kedaulatan dan sebagainya, itulah sebabnya pembanguan hukum kita tersendat-sendat secara umum”, tambah Mahmud.

Semua hukum harus diperlakukan secara profesional setiap kasus termasuk Andi Arief, termasuk apa saja semua, jadi polisi itu harus bekerja berdasar bukti dan tidak boleh pilih-pilih, tidak pilih orang tidak pilih kasus, dan tidak boleh dipengaruhi oleh politik baik agenda politik umum maupun tekanan politik, atau pesanan politik dari kelompok tertentu. Polisi harus profesional termasuk pembuat hoak harus ditangkap polisi, tambahnya.

Mahfud juga mengatakan turut bangga atas banyaknya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang semakin maju, salah satunya Universitas Narotama. “Sekarang lulusan PTS tidak bisa lagi dianggap remeh. Akses lulusan untuk maju juga sama dengan lulusan PTN,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur, Prof. Dr. Ir. Soeprapto, DEA juga mengatakan hal sama karena PTS termasuk Universitas Narotama semakin berkembang. Cara belajarnya sudah mengikuti revolusi industri 4.0 sehingga sangat relevan dengan kehidupan masa kini.

“UNNAR yang baru berusia 38 tahun ini sudah bisa mengalahkan PTS yang usianya di atas 50 tahun.mll Rankingnya pun naik dengan cepat karena pergerakannya yang eksponensial,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Narotama, Dr. Arasy Alimudin, M.M menyampaikan selama 38 tahun Universitas Narotama berdiri diiringi naik turun karena berbagai situasi. Namun UNNAR tidak pernah turun dalam hal pengembangan dan menjalankan pendidikan cinta tanah air.

Arasy berharap lulusan UNNAR terus mencintai negeri dan berbakti pada tanah air dengan karya sesuai bidang dan disiplin ilmunya. Ia juga mengatakan UNNAR memiliki kepedulian besar terhadap dunia pendidikan yang berdampak pada masyarakat luas.

“Misalnya saja kami juga peduli dengan anak-anak Yaman yang terkatung-katung pendidikannya dan memberikan beasiswa untuk mereka di Universitas Narotama,” ujar Arasy.

Tema ini pun dipilih agar mahasiswa UNNAR menyadari pentingnya ketegakan hukum di masa depan dan membuat mahasiswa lebih memahami hukum di Indonesia. Acara ini di hadiri ratusan mahasiswa UNNAR berbagai jurusan dan Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 dari PKB Arzeti Bilbina, SE, M.AP.

( Dny)

LEAVE A REPLY