Kemenkes Tak Lagi Gratiskan Obat Kanker Usus

0
311
Ilustrasi BPJS Kesehatan.
Ilustrasi BPJS Kesehatan.

Nawacita , OBAT kanker kolorektal tipe Bevasizumab dan Cetuximab atau kanker usus besar akan dikeluarkan dari tanggungan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Menteri Kesehatan Prof Dr dr Nila Faried Moeloek SpM(K). Keputusan tersebut berlaku mulai 1 Maret 2019.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/ Menkes/707/2018 ada perubahan kebijakan penjaminan dua obat kanker kolorektal. Tapi pemerintah tetap mengganggu dengan obat alternatif lainnya.

Karena keputusan itu, pemangku kepentingan terkait, seperti Ikatan Dokter Bedah Indonesia, BPJS Watch dan masyarakat, meminta pemerintah agar meninjau ulang. Jika obat tersebut tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan, dampaknya bisa menurunkan harapan hidup pasien.

“Penggunaan obat ini dapat menambah angka harapan hidup bagi penderita kanker kolorektal tertentu. Jika tidak diberikan, kualitas hidupnya akan berbeda, pasien bisa sakit-sakitan terus karena tidak ada yang menekan,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (IKABDI) dr A Hamid Rochanan, SpB-KBD, lewat siaran pers, Rabu (20/2/2019).

Bukan hanya itu, seorang dokter jadi tidak leluasa dalam mengobati pasien. Sebabnya, Bevasizumab dan Cetuximab jadi andalan yang dipakai untuk terapi kanker kolorektal.

Pemerintah, sebut dr Hamid, mesti punya solusi lain jika obat ditarik dari daftar Fornas. Misalnya, dengan adanya penambahan iuran biaya bagi pasien yang membutuhkan.

Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, pemerintah dalam mengeluarkan keputusan tersebut rupanya tidak melibatkan tenaga ahli. Dia sangat menyayangkan masalah tersebut karena bisa merugikan pasien dan dokter. “Dokter pasti menentukan keputusan terbaik untuk pasien. Tapi kalau dibatasi jelas terhambat,” tutur dia.

Sementara itu, Komunitas Penyintas Kanker Aryanti Baramuli Putri mengatakan, sebenarnya dua obat tersebut sangat berharga untuk pasien kanker kolorektal stadium lanjut. Dia menyebutkan bahwa pasien harus tetap dapat pelayanan terbaik, meski ikut jadi JKN.

“Pasien berhak mendapat pelayanan bermutu yang terjangkau. Kalau obat-obatan itu dihapus, maka bisa merugikan pasien dan tidak efektif mengatasi defisit BPJS Kesehatan,” pungkas Aryanti.

oknws.

LEAVE A REPLY