Khofifah Bahas Aturan Multitafsir dengan BPK untuk Cegah Korupsi

0
417
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Jakarta,Nawacita – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa ingin agar pejabat di pemerintahannya tidak khawatir mengeluarkan kebijakan karena adanya aturan yang tumpang tindih dan multitafsir. Sebab, menurutnya, kebijakan yang berbenturan karena multitafsir bisa berujung pada tindak pidana korupsi.

Untuk mendapatkan kejelasan tentang itu, Khofifah bersama wakilnya, Emil Dardak, mendatangi BPK. Dia ingin meminta saran BPK mengenai tindak lanjut pemeriksaan keuangan yang berujung pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Kan biasanya setelah ada pemeriksaan BPK ada TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), TLHP itu dulu waktunya 60 hari, dulu ya di kementerian, saya. Kalau di daerah saya belum cek. Pada TLHP itu seringkali dianggap enteng. Setelah itu kemudian ‘Ah sudah atau kita sudah dapat predikat apa WTP atau WDP’. Lalu dianggap enteng. Masuklah PDTT atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, masih ada juga yang menganggap enteng,” ucap Khofifah kepada wartawan di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

“Padahal TLHP yang tidak di-follow up itu akan jadi pintu masuknya KPK. Maka kita harus berada pada posisi maksimalisasi pencegahan,” imbuh Khofifah.

Untuk itu Khofifah tidak ingin kecolongan mencegah tindak pidana korupsi sekaligus membuat para pejabat di pemerintahannya tidak ragu dalam membuat keputusan. Selain itu, dia mencontohkan masih banyaknya peraturan yang tumpang tindih sehingga membuat seorang birokrat kesulitan mengambil keputusan karena takut dipidana.

Dia mencontohkan Permendagri Nomor 16/2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurutnya sejumlah pasal dalam dua aturan itu mungkin bisa menyebabkan dispute atau multitafsir dari referensi yang dijadikan fondasi mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.

“Misalnya kan begini, kita butuh peningkatan kualitas SDM dengan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan di Jawa Timur. Nah SMA-SMK itu menurut Undang-Undang 23 (tahun) 2014 kan (menjadi) kewenangan Pemprov. Sementara ada Permendagri 13 tahun 2006 yang memungkinkan BKD, bantuan keuangan daerah itu, dari tingkat 2 misalnya ke provinsi, masuknya pada spesifikasi dana block grant. Dari provinsi kemudian kembali ke kota atau kabupaten yang punya duit itu untuk memberikan layanan pendidikan SMA SMK,” ucapnya.

“Jadi kalau ini tidak ada referensi yang fix yang bisa dijadikan pedoman untuk meyakinkan mereka, ‘oh ya kok, ini clear nggak ada dispute, ini ngggak ada multitafsir, maka saya rasa percepatan memberikan layanan pendidikan SMA SMK itu bisa lebih masif. Karena daerah-daerah, banyak yang sebetulnya, daerah tingkat dua maksud saya, itu punya kemampuan untuk bisa memberikan, maksimalisasi layanan SMA SMK. Lah kalau itu semua harus dihandle oleh pemprov memang anggarannya jadi gede. Nah pemprov bagian negeri misalnya, swasta kita bisa sharing budgeting dengan APBD kota dan kabupaten. Mereka bisa memberikan itu dalam bentuk spesifik block grant masuk BKD ke pemprov. Dari pemprov kemudian dibalikin ke kota kabupaten untuk SMA SMK. Menurut Permendagri 16 2006 itu dimungkinkan. Tapi menurut tafsir dari 23 2014 itu wah, nggak begitu. Nah itu kan kita harus mendapatkan referensi yang memungkinkan bisa meyakinkan para pengambil keputusan supaya mereka tidak ragu. Oh ini kita punya tantangan. Tantangan kita adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Jatim itu IPM-nya terendah se-Jawa. Jadi ini harus dikejar,” sambungnya panjang lebar.

 

dtk

LEAVE A REPLY