Sertijab Walikota Mojokerto, Pakde Karwo Titipkan 4 Hal

0
681

Mojokerto, Nawacita.co – Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengingatkan kepada Walikota Mojokerto, Hj. Ika Puspitasari, SE dan Wakil Walikota Mojokerto, Ir. H. Suyitno, M.Si agar memasukkan empat hal utama dalam menyusun visi dan misinya pada masa jabatan 2018-2023. Empat visi dan misi tersebut soal pendidikan dan kesehatan, tata ruang kota, keamanan dan ketertiban, serta hal sosial.

Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim saat menghadiri Serah Terima Jabatan Walikota Mojokerto dan Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto dalam rangka Mendengarkan Pidato Penyampaian Visi dan Misi Walikota Mojokerto Masa Jabatan 2018-2023 yang diselenggarakan di GOR dan SENI Mojopahit Kota Mojokerto, Jumat (21/12).

Menurut Pakde Karwo, empat hal tersebut menjadi hal paling utama dan menjadi urusan wajib yang harus dimasukkan dalam visi dan misi sekrang kepala daerah. Setelah memasukkan empat hal tersebut, baru dimasukkan visi dan misi pilihan. “Tentunya, dalam proses penyusunan visi dan misi, Walikota harus melibatkan DPRD Kota Mojokerto. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan itu adalah keputusan bersama,” ujarnya.

Pakde Karwo menjelaskan, soal pendidikan dan kesehatan menjadi hal wajib, dimana kedua bidang tersebut memegang peran penting dalam kemajuan sebuah wilayah. Pengembangan kualitas pendidikan harus didukung dengan kesehatan, sebab literasi akan terserap dengan baik apabila kesehatan siswa baik.

“Oleh karena itu, kesehatan anak, layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), menjadi salah satu prioritas program Jawa Timur,” jelasnya.

Kemudian, terkait urusan tata ruang kota, Pakde Karwo mengusulkan agar ada penataan ulang tata ruang demi kemajuan Kota Mojokerto pasca beroperasinya Jalan Tol. Pemkot Mojokerto harus membuat design tata ruang pemanfaatan jalan tol agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. “Walikota bersama Sekda harus memikirkan efek bagus dari adanya akses tol Sumo (Surabaya-Mojokerto), apakah wilayah sekitar tol bisa dibuat tempat hiburan atau hanya begitu saja,” ungkapnya.

Kemudian terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum, hal tersebut menjadi tanggung jawab walikota. Apabila ada masalah terkait hal tersebut tidak boleh dilimpahkan tapi menjadi tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, Pakde Karwo menghimbau untuk terus melakukan koordinasi dengan DPRD, Wawali, dan Forpimda.

“Walikota juga harus memasukkan permasalahan sosial, dimana masyarakat miskin dan gelandangan menjadi tanggung jawab kepala daerah juga,” tambahnya

( Dny)

LEAVE A REPLY