Kubu Prabowo Hingga Jokowi Bicara Tentang Pilihan Yusril

0
344
Yusril Ihza Mahendra.
Yusril Ihza Mahendra.

Nawacita – Pejawat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sosok pengacara pasangan calon nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra sebagai sosok profesional. Hal itulah yang menjadi pertimbangan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) meminta Yusril menjadi pengacara mereka.

Jokowi menuturkan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut telah menunjukkan sikap profesionalnya sebagai ahli hukum. Bahkan, Jokowi menegaskan, Yusril tidak pernah melontarkan kritik kepada dirinya.

“Kita tahu profesionalitas dari Pak Yusril Ihza Mahendra. (Kritik) Enggaklah. Beliau itu di mana-mana profesional,” tutur Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (6/11).

Calon presiden yang berpasangan dengan Kiai Ma’ruf Amin tersebut mengakui, keputusan bergabungnya pengacara Yusril karena adanya permintaan dari TKN KIK. Jokowi menyambut baik keputusan Yusril tersebut.

“Ya, bagus, alhamdulilah. Ya, kita yang meminta, Pak Erick yang meminta,” ujar Jokowi.

Calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Ma’ruf juga mengaku bersyukur atas masuknya Yusril sebagai kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf. Kiai Ma’ruf bahkan mengungkapkan, Yusril sudah sejak lama ingin bergabung. “Alhamdulillah, memang sudah lama pernah bertemu saya bahwa dia akan bergabung,” kata Ma’ruf.

Menurut Ma’ruf, masuknya Yusril akan menambah dukungan dan kekuatan bagi paslon Jokowi-Ma’ruf. Kiai Ma’ruf juga mengaku tidak khawatir dengan rekam jejak Yusril yang masih menjadi kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam kasus pembubaran yang dilakukan pemerintah. Kiai Ma’ruf menilai, bergabungnya Yusril menunjukkan yang bersangkutan sudah tidak sejalan dengan HTI.

“Artinya juga dia berarti sudah tidak sejalan lagi dengan mereka,” kata Ma’ruf.

Ketua Dewan Pengarah TKN KIK Jusuf Kalla menilai penunjukan Yusril sebagai pengacara Jokowi-Ma’ruf cukup wajar karena Yusril mempunyai kemampuan di bidangnya. “Profesi Yusril itu pengacara, jadi di sini dia sebagai pengacara, bukan sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang yang diangkat sebagai pengacara,” ujar Jusuf Kalla.

Kalla tidak menampik, ada aspek politik dalam penunjukan Yusril tersebut. Namun, menurut Jusuf Kalla, penunjukan Yusril sebagai pengacara didasarkan pada keahliannya di bidang hukum. “Iya, otomatis (dilihat dari keahliannya). Kalau tidak ahli, mau dilihat darimana pengacara?” kata dia.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan Partai Bulan Bintang merapat ke koalisi Jokowi, Jusuf Kalla enggan mengomentari. Jusuf Kalla juga mengaku tidak mengetahui, apakah sudah ada komunikasi mengenai wacana merapatnya PBB ke koalisi Jokowi-Ma’ruf.

Bergabungnya Yusril sebagai kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf mendapatkan tanggapan dari kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebab, pada pilpres 2014 lalu, Yusril menjadi kuasa hukum Prabowo dalam kasus sengketa hasil pilpres dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, mengaku tidak mempermasalahkan bergabungnya Yusril menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf. “Boleh saja, ya, mau ke sana juga enggak apa-apa. Ini demokrasi, bebas punya pilihan, ya,” kata Djoko di Media Center BPN, Jakarta, Selasa.

Djoko mengaku pernah bertemu Yusril pada saat deklarasi kampanye damai di Monas, Jakarta, beberapa waktu lalu. Namun, dalam pertemuan tersebut, Djoko menuturkan, tidak ada pembicaraan untuk mengajak pakar hukum tata negara itu bergabung, baik sebagai pengacara maupun untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Sikap PBB

Ketua Dewan Pemenangan DPP PBB Sukmo Harsono menegaskan, keputusan Yusril menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf tidak mewakili PBB, tetapi murni sikap pribadi dengan alasan profesional. Sukmo menegaskan, sikap PBB sampai saat ini masih netral. Sikap netral PBB akan terus bertahan hingga Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB akhir November atau awal Desember mendatang.

Saat ini seluruh kader masih menunggu penjelasan resmi ketua umum terkait langkah strategis yang akan dilakukan ke depan. “Saya yakin setelah ketua umum memberikan penjelasan yang lengkap maka semua akan bersikap sama sesuai keputusan resmi DPP PBB,” tuturnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada unsur resmi PBB yang menjalin komunikasi dengan kedua kubu, baik dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga maupun Tim Kerja Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK). Ia menegaskan, pihak yang mengatasnamakan partai harus mendapatkan izin dari ketua umum dan sekretaris jenderal jika melakukan pertemuan.

“Jika ada yang secara pribadi ke 02 atau ke 01, itu juga pilihan pribadi, bukan sikap resmi partai,” kata Sukmo.

repblk

LEAVE A REPLY