Tingkatkan Kemudahan Berusaha, Menkunham Kunjungi Malaysia

0
339

MALAYSIA,Nawacita.co –  Nawacota.co  – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly bersama Pejabat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) melakukan kunjungan kerja ke Negara Malaysia, dalam kunjungan itu Yasonna dan rombongan fokus pada Perecepatan pertumbuhan ekonomi. Yasonna mengatakan, ekonomi suatu negara ditentukan oleh berbagai faktor termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, demografi, dan kebijakan baik dibidang politik maupun ekonomi. Observasi terhadap capaian yang diraih oleh Malaysia menjadi hal yang menarik untuk dipelajari dan menjadikan Malaysia beranian melakukan perubahan dengan mengambil langkah Look East Policy yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada tahun 1991.

‘’Patriotisme, disiplin, ethos kerja yang baik, sistem manajemen yang mumpuni serta kerjasama yang erat antara pihak pemerintah dan swasta yang saling bersinergi sangat mendukung tercapainya target pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Malaysia; kata Menkumham Yasonna H Laoly, saat berkunjung ke Malaysia, Senin (28/8/18)

Yasonna juga menegaskan bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini sedang gencar melakukan reformasi berbagai bidang khususnya kebijakan yang mendorong kemudahan berusaha di Indonesia untuk meningkatan iklim investasi dan bisnis di Indonesia dengan berharap kemudahan berusaha di Indonesia pada tahun ini ada pada posisi 40.

‘’kami telah melakukan berbagai terobosan baik melalui kebijakan strategis melalui deregulasi yang memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif’’ tegas Yasonna.

Lebih jauh Yasona menambahkan, untuk meningkatkan peringkat Indonesia Ease of Doing Business (EoDB) terutama pada Indikator Starting Business , Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkukham) telah melakukan beberapa inovasi di bidang regulasi antara lain Peraturan Menteri yang mengatur tentang ketentuan modal perseroan, penurunan tarif pemesanan nama perseroan dan pengesahan perseroan terbatas, kemudahan dalam pelayanan pengesahan pendirian perseroan secara online dan menyeluruh serta standarisasi tarif jasa Notaris dalam pengesahan badan hukum;

‘’Dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian secara bersama-sama telah melakukan pemangkasan prosedur perizinan usaha dari 11 prosedur yang memakan waktu 25 hari menjadi 5 prosedur selama 7 hari. Pada pertengahan tahun 2018 Pemerintah Indonesia telah merilis Online Single Submission (OSS) untuk memberikan pelayanan kemudahan berusaha terintegrasi secara terpadu berupa perizinan berusaha untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pelaku usaha’’ tambah Yasonna.

Yasonna mengungkapkan, Kemenkumham melalui Ditjen AHU telah menginisiasi lahirnya RUU Badan Usaha yang akan mengatur seluruh perijinan berusaha di Indonesia. Hal tersebut akan memudahkan pengelolaan dan pengawasan badan usaha di Indonesia. Dia juga mengatakan pada Indikator Getting Credit Pemerintah Indonesia telah melakukan penyusunan RUU Jaminan Fidusia yang akan memberikan dampak positif kemudahan dalam sistem penjaminan di Indonesia yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
‘’Saat ini pengaturan badan usaha diatur secara terpisah dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan dari mulai sejak pemerintah kolonial Belanda sehingga belum komprehensif dan sistematis’’Ujar Yasonna
Menurut Yasonna Rancangan Undang undang (RUU) Kepailitan akan mengatur transparansi dan pengendalian yang lebih baik terhadap tata kelola proses pengurusan dan pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh Kurator, biaya pengurusan dan pemberesan, hak Kreditur dalam penjualan aset-aset debitur dalam penjualan boedel kepailitan serta hak Kreditur untuk meminta informasi dari Kurator/Pengurus dalam penyelesaian kepailitan.

‘’RUU Kepailitan adalag bagian dari Indikator Resolving Insolvency pemerintah yang akan mengatur transparansi dan pengendalian yang lebih baik terhadap proses pengurusan dan pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh Kurator’’ tutup Yasonna

Dny

LEAVE A REPLY