MK Pertimbangkan Putus Gugatan PT 20% Sebelum Pendaftaran Capres

0
295
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono

Nawacita – Beberapa pakar mengajukan gugatan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di UU Pemilu sebesar 20 persen. Namun, proses persidangan atas gugatan ini berkejaran dengan masa pendaftaran capres-cawapres pada 4-10 Agustus.

Merespons hal itu, juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono memastikan para hakim MK mempertimbangkan memutus gugatan uji materi soal syarat pengajuan capres-cawapres itu sebelum pendaftaran capres-cawapres.

“Soal kapan putusan, MK akan bahas dan pertimbangkan soal itu, tapi memang belum bisa diprediksi,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat dihubungi, Selasa (3/7).

Gugatan itu dilayangkan sejak Juni 2018 oleh 12 pakar dari beragam latar belakang. Mereka meminta agar keputusan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diubah dari 20% menjadi 0%.

Dalam artian, jika diubah menjadi 0%, semua parpol bisa mengusung pasangan capres dan cawapres meski tidak memiliki kursi di DPR. Sementara syarat 20% adalah keharusan koalisi mengumpulkan 20% kursi DPR.

Sidang pendahuluan gugatan ini sudah dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Salah satu pemohon, Hadar Nafis Gumay, mengaku optimistis MK akan mengabulkan permohonannya sebelum pendaftaran capres dibuka.

“Jadi ada permohonan profesi agar cepat, kami sudah sampaikan beberapa waktu lalu surat resmi ke MK,” tutur mantan Komisioner KPU ini.

Meski begitu, saat sidang berlangsung, ketua sidang panel Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta pemohon untuk memperbaiki berkas gugatannya. Selain isi gugatan yang bertele-tele, Saldi juga menilai masalah legal standing (kedudukan hukum) yang dilayangkan, masih belum jelas.

“Kita akan segera perbaiki dan tentu kita tunggu. Hasil kita tunggu, tapi untuk pemberian masukan hakim tadi, itu bisa kita selesaikan dalam waktu tidak lama,” ujar Hadar.

Adapun 12 penggugat tersebut, antara lain Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK dan Ketua KY), Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan), Faisal Basri (Ekonom), Hadar N. Gumay (mantan Pimpinan KPU), Bambang Widjojanto (mantan Pimpinan KPK), Rocky Gerung (Akademisi), Robertus Robet (Akademisi), Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas).

Kemudian Angga Dwimas Sasongko (Profesional/Sutradara Film), Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah), Titi Anggraini (Direktur Perludem), dan Hasan Yahya (Profesional). Bertindak sebagai kuasa hukum atas permohonan ini adalah INTEGRITY (Indrayana Centre for Government, Constitution and Society).

Sedangkan Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti, juga dilibatkan sebagai ahli.

kmp

 

LEAVE A REPLY