Saksi Ungkapkan Alasan Beri Suap Bupati HST

0
238
Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Abdul Latif
Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Abdul Latif

Nawacita – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menghadirkan dua saksi dalam sidang dugaan suap dengan terdakwa Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Abdul Latif. Kedua saksi yang dihadirkan jaksa KPK yaitu, Direktur dan bagian keuangan PT Menara Agung Pusaka Donny Witono dan Henny.

Dalam kesaksiannya, salah satu saksi, Donny Witono mengaku mengenal terdakwa Abdul Latif sudah 15 tahun. “Saya kenal dengan terdakwa sudah cukup lama, sejak 2003 sebagai rekanan kontraktor juga,” kata Donny di Pengadilan Tipikor, Jl. Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (4/6/2018).

Didepan majelis hakim Donny mengaku terpaksa memberikan uang kepada Abdul Latif karena setiap proyek pembangunan di Hulu Sungai Tengah harus mendapat izin Bupati, termasuk proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, dan VIP dan super VIP RSUD H Damanhuri Barabai yang dimenangkan Donny.

“Armada mix kalau tidak diizinkan suplai, proyek itu enggak bisa jalan. Itu seperti makanan utama. Makanya saya mau memberikan uang,” ujar Donny.

Menurut keterangan Donny, pemberian dan permintaan uang disampaikan oleh Fauzan Rifani, Ketua Kadin Hulu Sungai Tengah yang mengaku sebagai orang dekat Abdul Latif.

Dalam kasus ini, Donny sendiri telah dituntut 3 tahun penjara oleh jaksa KPK pada Senin (14/5/2018). Selain itu, Donny juga dituntut membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sementara itu, terdakwa Abdul Latif didakwa telah menerima suap senilai Rp3.6 miliar. Tak hanya itu, Abdul Latif juga dikenakan pasal gratifikasi dan pencucian uang.

Saat diamankan, KPK menyita 23 kendaraan mewah milik Abdul Latif, mulai dari mobil bermerk dan motor sport, seperti, BMW 640i, Toyota Vellfire, Lexus 570, Hummer H3, Jeep, Cadillac Escalade, Jeep Rubicon Brute 3.6, sepeda motor Ducati, Harley-Davidson, dan lain-lain.

Abdul Latif didakwa melanggar Pasal 13 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

inl

 

LEAVE A REPLY