Sri Mulyani Janjikan Tujuh Hal Untuk Tingkatkan LKPP

0
226
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Nawacita – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017.

Sebanyak 13 kelemahan pengendalian intern dan 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran LKPP tahun 2017.

Menanggapi adanya opini dari BPK, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah secara konsisten akan terus berupaya meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara dengan melakukan perbaikan.

“Pemerintah mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga kualitas LKPP di masa mendatang akan meniadi semakin baik. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kriteria pemerintahan yang baik (good governance),” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dalam LKPP tahun 2017, Kamis (31/5/2018).

Berikut 7 hal yang akan dilakukan Bendahara Negara ini untuk meningkatkan kualitas LKPP:

  1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya yang masih mendapat opini audit ”Wajar Dengan Pengecualian” atau “Tidak Memberikan Pendapat”.
  2. Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga.
  3. Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual pada seluruh instansi Pemerintah.
  4. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
  5. Mengimplementasikan single database dalam penyusunan LKKL melalui Aplikasi E-Rekon-LK untuk meminimalkan terjadinya suspen (transaksi dalam konfirmasi).
  6. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun action plan yang dilengkapi dengan timeline penyelesaian yang jelas, melakukan pembahasan dengan BPK, serta menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik.
  7. Menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics), yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat menyajikan konsolidasian fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antarnegara.

oke

 

 

LEAVE A REPLY