BPK Berikan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017

0
224
Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia

Nawacita – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017. Demikian seperti dikutip dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP) tahun 2017, Kamis (31/5/2018).

Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 terdiri dari Ringkasan Eksekutif, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017 yang memuat Opini, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundangan dan Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2017.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca per tanggal 3l Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian Pertahanan

BPK menekankan pada Catatan B.3 angka 7 dan D.2.35 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan menerapkan dua mekanisme pelaksanaan anggaran secara khusus yang berbeda dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Pertama, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2017 meliputi DIPA Petikan Satuan Kerja Pusat sebesar Rp73,98 triliun dan DIPA petikan satuan kerja Daerah sebesar Rp49,97 triliun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor IS Tahun 2013 perlu diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan mekanisme DIPA Pusat pada Kementerian Pertahanan berdampak pada kompleksitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kementerian Pertahanan.

Kedua, Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2017 disajikan sebesar Rp9,41 triliun dan diantaranya sebesar Rp8,72 triliun merupakan saldo dana yang telah dinyatakan definitif sebagai pengeluaran belanja yang bersumber dari DIPA Petikan Satker Pusat dari kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran. Dana tersebut ditampung-di rekening escrow atas nama pihak rekanan. Kondisi tersebut sebagai implikasi penerapan Peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor 33 Tahun 2017 sebagai pengganti Perpang TNI Nomor 23 Tahun 2012 terkait langkah-langkah akhir tahun yang perlu diselaraskan dengan PMK Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 64b/LHP/XV/05/2018 dan Nomor 64c/Ll-lP/XV/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

oke

LEAVE A REPLY