Perkembangan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia

0
393

Jakarta.Nawacita.co (27/02)—Saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia melalui program Jaminan Sosial. Kemenko PMK melalui Kedeputian Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK pada hari ini menggelar rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait perkembangan program jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, di ruang rapat lantai 6, Kantor Kemenko PMK.

Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Sujatmiko, saat membuka rapatnya mengatakan bahwa rapat kali ini difokuskan untuk mendengarkan paparan dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai kepesertaan, capaian maupun permasalahan yang ada. “Saya ingin betul bahwa negara hadir, untuk mewujudkan nawa cita yang ada, agar dapat memberikan perlindungan bagi WNI kita dan manfaatnya bisa di rasakan,” tutur Sujatmiko.

BPJS Ketenagakerjaan memaparkan, terdapat tiga jaminan program perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Masa perlindungan bagi Jamsos Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia adalah sebelum penempatan (5 bulan), selama dan setelah penempatan  (24+1+1 bulan).  BPJS Ketenagakerjaan dalam kesempatan ini juga memaparkan progress kerjasamanya dengan negara tujuan pekerja migran Indonesia. Adapun negara yang menjadi tujuan pekerja migran Indonesia adalah, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan. BPJS Ketenagakerjaan juga telah memberikan sosialisasi bagi pekerja migran Indonesia mengenai mekanisme pendaftaran dan perpanjangan kepesertaan di negara tujuan pekerja migran Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan juga bekerjasama dengan beberapa bank di Indonesia untuk mekanisme pembayaran iuran. Saat ini jumlah peserta sampai dengan 31 Januari 2018 mencapai 115 juta lebih. Namun juga masih terdapat berbagai tantangan seperti, pelaksanaan layanan dan kepesertaan, mekanisme kerjasama, pengelolaan dana jamsos untuk manfaat program, chanel pendaftaran dan pembayaran di luar negeri yang masih perlu di perbaiki.

Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK, Wagiran, di akhir rapatnya memberikan kesimpulan bahwa, BPJS Ketenagakerjaan perlu memasukan point-point hasil pembahasan rapat pada hari ini untuk perbaikan JKN PMI dan merumuskan ke dalam revisi aturan atau aturan yang baru. BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini menginisiasi turunan UU No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, perlu dibentuk forum secara regular berdasarkan substansi yang agar terdapat perkembangan penyelesaian masalah yang ada dan merumuskan solusinya. (fin)

LEAVE A REPLY