Denmark Ingin Kerja Sama dengan Indonesia di Bidang Hukum

0
428

Jakarta,Nawacita.co – Menkumham RI Yasonna H. Laoly menerima kunjungan Kehormatan dari Duta Besar Denmark Rasmus Abildgaard Kristensen. Dalam pertemuan ini, Kerajaan Denmark ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia di bidang Hukum. Hal ini disampaikan Duta Besar Denmark Rasmus Abildgaard Kristensen, disela-sela perbincangannya.

Pihak Denmark menganggap Pemerintah Indonesia telah berhasil meningkatkan kinerja penegakan hukum. “Selamat atas keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam penegakkan hukum, kami ingin melakukan kerja sama dengan Indonesia,” ujar Rasmus, di ruang kerja Menkumham RI, Jakarta, Senin (05/02/2018).

 

Tidak hanya ingin melakukan kerja sama dalam bidang hukum dengan Indonesia, Denmark juga ingin lebih mendalami tentang mekanisme hukum, dan informasi akan kemudahan melakukan bisnis di Indonesia. “Indonesia juga telah berhasil meningkatkan sistem penegakan hukum dan kemudahan berbisnis, dan terima kasih atas dukungan Indonesia dalam Dewan Hak Asasi Manusia.” ucap Rasmus.denmark_2

Menkumham RI sangat mengapresiasi keinginan dari Kerajaan Denmark, serta berterima kasih atas sanjungan yang diberikan. “Kami telah bekerja keras untuk meningkatkan kinerja kami, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. Pada tahun 2017 Indonesia ada di posisi 112, kini kita berada di posisi 72, dan kita terus berupaya untuk meningkatkan peringkat,” tandas Yasonna.

Menanggapi kerja sama bidang hukum dengan Denmark, Menkumham RI sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Denmark terkait keadilan restoratif (restoratif justice), dari konsep, proses, hingga hasil, dan hukum terhadap anak. “Kami ingin mempelajari dari Denmark, bagaimana menghasilkan keadilan restoratif, hukum terhadap anak, bagaimana menangani para tahanan anak, agar nantinya mereka tidak melakukan kejahatan ketika kembali ke masyarakat,” tutur Yasonna.

Menkumham RI menjelaskan, saat ini di Indonesia masih mengalami berbagai kendala dalam melaksanakan keadilan restoratif. “Terbatasnya sumber daya manusia, dan pengalaman dalam menangani tahanan anak, dan narapidana merupakan kendala yang kami hadapi,” jelas Yasonna.

Di akhir pertemuan, Dubes Denmark kembali mengingatkan, bahwa Denmark, yang merupakan nomor satu e-government di Uni Eropa, siap membantu Pemerintah Indonesia. “Jika Kemenkumham RI membutuhkan bantuan tentang e-government, kami akan sangat senang untuk membantu,” kata Rasmus.denmark_3

Turut hadir mendampingi Menkumham RI, Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Mualimin Abdi, Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Pemasyarakatan Mardjoeki, Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbang Kumham) Haru Tamtomo, Penasehat Menkumham RI Ian Siagian, Direktur Kerja Sama Direktorat Jenderal (Ditjen) HAM Arry Ardanta Sigit, Kepala Pusat Hukum Penelitian dan Pengembangan Risma Indriyani, Direktur Rehabilitasi dan Pelatihan Kejuruan Harun Sulianto, dan Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Dwi Rahayu. (KLN – Humas)

LEAVE A REPLY