Bangun Sinergitas Untuk Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

0
319

Nawacita.co – Pusat Penyuluhan Sosial memerlukan sinergitas dengan Unit Kerja Eselon 1, perlu penajaman dan penyempurnaan dalam setiap programnya. Selama ini Pusat Penyuluhan Sosial belum berfungsi maksimal untuk mendukung program-program Unit Kerja Eselon 1, sehingga terkesan program dan kegiatan berjalan sendiri-sendiri. Belum ada pengkajian dampak terhadap hasil dari penyuluhan sosial, sehingga tidak dapat dilihat indikator keberhasilan program dengan atau tanpa penyuluhan sosial melalui program-program yang digulirkan oleh Unit-unit kerja eselon 1, seperti Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial. Anggaran Pusat Penyuluhan Sosial tidak dapat mendukung seluruh program Kementerian Sosial pada pengkondisian awal program, sehingga eksistensi Penyuluhan Sosial kurang terlihat.

Permasalahan ini dikaji dan didiskusikan pada Pertemuan dengan Unit Kerja Eselon 1 di Lingkungan Kementerian Sosial. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Bapak Harry Z. Soeratin pada hari Senin, 5 Februari 2018 di Ruang Rapat lantai 4 Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada pertemuan yang dihadiri oleh pejabat eselon II di lingkungan Badiklit Pensos dan perwakilan UKE 1 dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal, Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Bidang Organisasi Hukum dan Humas masing-masing direktorat jenderal dan Sekretariat Jenderal.

Bangun Sinergitas Untuk Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Bangun Sinergitas Untuk Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Kepala Pusat Penyuluhan Sosal menjelaskan bahwa salah satu contoh sinergitas yang ingin dibangun adalah dari kesesuaian program dan kegiatan dengan Unit Kerja Eselon 1. Pusat Penyuluhan Sosial memiliki Mobil Anti Galau yang siap turun ke lapangan dan membutuhkan banyak sekali materi program yang dapat disediakan oleh masing-masing satker untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat melalui mobil Anti Galau pada event Car Free Day. Diharapkan Unit –unit Kerja Eselon 1 dapat memberikan substansi programnya agar dapat dikemas oleh Pusat Penyuluhan Sosial menjadi materi yang menarik sehingga mampu memberikan informasi, motivasi, edukasi pada masyarakat luas melalui mobil Anti Galau dan event Car Free Day serta Penyuluhan program prioritas di berbagai daerah. Selama ini Pusat Penyuluhan Sosial hanya dapat melakukan penyuluhan sosial pada 74 lokasi kabupaten/ kota, sementara di Indonesia terdapat 514 kabupaten/kota yang memerlukan penyuluhan sosial.

Kepala Biro Perencanaan pada pemaparannya menjelaskan bahwa Pusat Penyuluhan Sosial harus mengembalikan khitahnya pada fungsi pengkondisian awal program Kementerian Sosial, sementara permasalahan anggaran bukan menjadi persoalan karena ada program Krisna, yang dapat mensinergikan anggaran dari satu satker yang anggarannya tidak terserap ke satker lain yang lebih membutuhkan . Yang terpenting adalah menyingkirkan ego sektor masing masing Unit Kerja di lingkungan Kementerian Sosial . (Early F/ Dny)

LEAVE A REPLY