Fahri Bahas Mahar: Akui Saja Semua Perlu Uang Saat Pilkada

0
324
fahri hamzah
fahri hamzah

Jakarta, Nawacita – PKS dituding bakal calon Wali Kota Cirebon Brigjen Siswandi meminta mahar miliaran rupiah. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan hal itu adalah realitas permasalahan pembiayaan politik.

“Saya nggak tahu kalau spesifik terhadap partai, saya nggak tahu. Tapi menolak adanya mahar itu mustahil. Semua juga pada saat pilkada memerlukan uang. Jujur, akui saja,” kata Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Dalam pilkada, mahar politik merupakan setoran duit demi mendapatkan rekomendasi partai. Tindakan ini merupakan praktik ilegal. Hal ini tercantum dalam Pasal 187B UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada yang berbunyi:

Pasal 187B
Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 7 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Fahri menjelaskan, karena permasalahan pembiayaan, parpol akan membebankan biaya kepada calon kepala daerah. Ia menyarankan pemerintah mengambil alih terkait pembiayaan politik.

“Memang sumber pembiayaan dari mana? Cuma ya akhirnya, karena ada harga gitu, siapa yang lebih tinggi? Ini berbahaya. Pemerintah harus mengambil alih pembiayaan politik. Kalau tidak, regulasi sektor swasta dengan audit yang lebih terbuka,” papar Fahri.
Fahri khawatir praktik mahar akan dilakukan saat Pilpres 2019. Adanya mahar dinilai dapat berdampak negatif.

“Nanti pilpres itu yang saya juga cemaskan itu. Siapa yang jadi Presiden Indonesia? Tergantung siapa yang punya uang, siapa yang kaya. Jadi orang-orang kayak kita ini yang nggak punya cukong, tidak kaya nggak punya apa-apa, seolah-olah kita jadi nggak mampu memimpin republik ini.”

“Gemes kita ini. Kita ngerti betul gimana ngelola republik, tapi isi kantong kita nggak ada,” tutupnya.

dtk

LEAVE A REPLY