Fraksi PPP: RUU Anti-LGBT Pascaputusan MK

0
328
Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati
Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati

Jakarta, Nawacita – Fraksi PPP di DPR menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menolak gugatan soal LGBT bukan berarti melegalkannya. PPP memberi penjelasan soal arti penolakan gugatan tersebut.

“Putusan tersebut bukan berarti MK melegalkan perbuatan LGBT, namun MK menyerahkan perumusan norma soal LGBT ke pembuat undang-undang (law maker), yakni DPR dan pemerintah,” ujar Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati dalam keterangannya, Kamis (21/12/2017).

DPR hingga saat ini memang masih merumuskan perubahan RKUHP. Reni meminta anggota fraksinya yang membahas RKUHP untuk berjuang memasukkan norma ketentuan LGBT dalam UU KUHP sebagai perluasan makna dari perzinahan.

Fraksi PPP, dikatakan Reni, juga akan melakukan komunikasi intensif dengan seluruh fraksi di DPR agar setuju dengan rumusan yang diusulkan Fraksi PPP. Salah satu usulannya adalah RUU Anti-LGBT.

“Terkait dengan LGBT ini, Fraksi PPP DPR RI juga telah mengusulkan RUU Anti-LGBT sebagai RUU inisiatif yang diusulkan oleh Fraksi PPP,” jelas Reni.

Fraksi PPP dikatakan Reni juga melakukan komunikasi politik secara intensif, khususnya dengan pemerintah. PPP sebagai bagian dari partai koalisi di pemerintahan, mendorong pemerintah agar memasukkan LGBT menjadi bagian dari tindak pidana sebagai konsekwensi dari perluasan makna atas tindak pidana zina.

dtk

LEAVE A REPLY