Disnaker Surabaya: UMK Surabaya Tetap Mengacu PP 78

0
307
Ilustrasi.
Ilustrasi.

Nawacita – Dwi Purnomo Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya mengatakan, Pemkot Surabaya akan tetap mengusulkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) Surabaya yang mengacu PP 78/2015 tentang Pengupahan.

“Meskipun dewan pengupahan survei-ini kan belum selesai, masih direkap, minggu depan kami pleno-tapi nanti kami tetap akan mengusulkan mengacu ke PP 78,” ujarnya kepada suarasurabaya.net, Kamis (2/10/2017).

Menurut Dwi, hasil survei dewan pengupahan hanya akan menjadi pembanding hasil penentuan UMK dengan formula yang sudah ditentukan dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan. “Bukan menjadi usulan,” katanya.

Dia juga mengatakan, pekan depan, dewan pengupahan dengan Disnaker Kota Surabaya akan melakukan pleno.

Dwi optimistis, penentuan UMK Surabaya bisa dilakukan dan diserahkan kepada Pemprov Jatim sebelum tenggat waktu penentuan UMK pada 21 November mendatang.

“Bisa, InsyaAllah bisa. Sebelum tanggal 21. Tapi kalau setelah pleno, saya kira belum lah,” katanya.

Perlu diketahui, apabila penentuan UMK Surabaya mengacu pada PP 78/2015 tentang Pengupahan, maka besaran UMK Surabaya 2018 akan meningkat 8,71 persen dari UMK 2017.

“Itu acuan dari pemerintah pusat, supaya tidak timbul gejolak. Kalau diprosentase, inflasi dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatannya 8,71 persen. UMK Surabaya nanti meningkat tidak melebihi itu,” katanya.

Kalau dikalkulasikan, mengacu pada kenaikan sesuai PP 78, maka UMK Surabaya 2018 akan naik sebesar Rp287.101 dari UMK 2017 sebesar Rp3.296.212, yakni menjadi sebesar Rp3.583.312.(

ssby

LEAVE A REPLY