Ratusan Pabrik Rokok Terancam Tutup

0
363
Ilustrasi pegawai pabrik rokok.
Ilustrasi pegawai pabrik rokok.

Surabaya Nawacita Rencana pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 8,9 persen tahun depan ditentang oleh Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero).

Menurut Ketua Gapero Jawa Timur Sulami Bahar, rencana itu bakal memiliki dampak negatif ke masyarakat.

”Mulai dari mematikan industri hasil tembakau dalam negeri, dan yang tak kalah menyedihkan jika perusahaannya tutup, otomatis akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal,” jelasnya saat ditemui awak media di Ria Resto Surabaya Jumat (6/10/2017) tadi.

Apalagi rencana kenaikan berada di tengah tren perlambatan ekonomi. Belum lagi simplifikasi layer, dari 12 menjadi 9 layer. ”Kalau sudah begitu pabrik rokok golongan 2B pasti akan tutup. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 164 pabrik,” tutur Sulami.

Sulami lantas mencontohkan, pada saat pemerintah mengambil kebijakan simplifikasi layer di tahun 2010 dari 19 ke 12 layer, berdampak ditutupnya pabrik rokok kecil hingga hampir mencapai 4000 pabrik.
”Layer adalah penggolongan pabrik rokok berdasarkan jumlah produksi, tenaga kerja, dan faktor lain,” ujar perempuan yang aktif di dunia rokok selama puluhan tahun itu.

Dengan rencana kenaikan cukai, tentu semakin memberatkan industri rokok tanah air. Sebab, sejak 2013 silam, produksi turun lebih dari satu persen dari rata-rata produksi rokok 340 miliar batang.

Penurunan itu kata Sulami, merupakan dampak dari berbagai tantangan yang dihadapi industri rokok, mulai naiknya target penerimaan cukai, makin pendeknya waktu pembayaran cukai (PMK 20/2015), kurang memadainya ruang konsumsi rokok, relatif stagnannya pertumbuhan ekonomi.

Juga, maraknya peredaran rokok ilegal dan munculnya berbagai peraturan yang membebani daya tahan industri.

Di sisi lain, dalih simplifikasi  layer yang disampaikan pemerintah, dengan argumentasi terlalu  rumitnya pengaturan  administrasi  pungutan  cukai,  sulitnya  kontrol  rokok illegal, hingga alasan kurang  optimumnya  upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan negara, dinilai Gapero tidak tepat.

Dengan berbagai varian jenis produk rokok yang beredar di Indonesia, yakni sigaret putih mesin (SPM),sigaret kretek mesik (SKM), dan sigaret kretek  tangan  (SKT), pembagian layer sebanyak 12 bukanlah jumlah yang besar.

“Apalagi jika mempertimbangkan varian level kemampuan perusahaan di Indonesia. Sebagai perbandingan, Thailand dan Australia memberlakukan  12dan 19 layer dalam pembagian layer cukai minuman beralkohol,” ucap Sulami.

Sulami menjelaskan, dari hasil penelitian Survei Rokok Ilegal Universitas Gajah Mada pada 2016, makin berkurang jumlah layer, maka peredaran rokok ilegal semakin tinggi. Pemerintah akhirnya yang rugi sendiri.

Berdasarkan data-data itu, rencana maka pengurangan layer di tengah kinerja industri yang mengalami penurunan akan menjerembabkan industri lebih dalam lagi.”Sebaiknya pemerintah menunda rencana tersebut demi kebaikan banyak pihak,” harapnya.

Jumlah pabrik rokok sendiri kini hanya tersisa di angka 400an pabrik. Jauh berkurang dibanding satu dekade silam.

Maka , Gapero  meminta  pemerintah menunda rencana  simplifikasi  layer.

Sementara untuk kebijakan cukai tahun depan, industri usul  tidak  dilakukan  kenaikan  tarif,  mengingat  beban-beban biaya  di  luar  tarif  yang  ada  saat  ini  sudah  cukup  besar.  Hal  ini  untuk memudahkan  upaya pemulihan  industri.

Diperkirakan, volume  produksi tahun  2018  sama  dengan  perkiraan  volume produksi tahun  2017. Harapan lain,  sistem  tarif  cukai  tetap  spesifik multi-layer. Jumlah layer  masih  tetap  seperti  yang  berlaku  saat  ini  (status  quo).

“Harga  Jual  Eceren  (HJE)  diharapkan  dapat  diturunkan  untuk  mengatasi  dua sasaran,  yakni  mengembalikan  daya  beli  masyarakat, dan menghambat maraknya laju rokok illegal, dengan tetap mempertimbangkan  ketentuan  sesuai  UU  Cukai No. 39  Tahun  2007,” tegas Sulami.

Gapero juga berharap, pemerintah  tetap  memberikan  dukungan  kepada  industri  kretek  nasional,  baik produk  karya  tangan/SKT  maupun  mesin/SKM,  sebagaimana  secara konsisten  telah  ditunjukkan  oleh  pemerintah  selama  ini  dalam  upaya pemberdayaan  pertembakauan  nasional.

“Terkait  pemberantasan  rokok  illegal,  perlu  diberlakukan  kesamaan  aturan dalam  penempelan  pita  cukai  pada  produk  rokok  yang  beredar  di  wilayah Pulau  Batam  dan  kawasan  perdagangan  bebas  lainnya  dengan  aturan  yang berlaku  di wilayah  lain  di Indonesia,” ujar Sulami.

Selain berharap ada kelonggaran kebijakan cukai, Gapero menyarankan agar dilakukan. ektensifikasi  Barang Kena  Cukai  (BKC) selain  Cukai  Hasil  Tembakau (CHT/Rokok).

Pasalnya, di Indonesia  baru  tiga barang yang kena cukai yakni;   Tembakau/Rokok;  Ethil  alcohol  (EA), Minuman  Mengandung  Ethil  Alkohol (MMEA).

“Sementara  BKC  di  Malaysia  berjumlah 13 BKC, di India ada 28 BKC, kemudian Singapura  berjumlah 10 BKC,  Thailand  berjumlah  24BKC.   Negara-negara  tersebut  sudah  memasukkan  BKC meliputi  minuman karbonansi, plastik, BBM, gula, teh,  barang textile, semen, sabun,  dan lain-lain,” pungkas Sulami.

bj

LEAVE A REPLY