Rincian Uang Sitaan Kasus Suap Kemhub

0
446
Dirjen perhubungan laut Kementrian Perhubungan Antonius Tonny Budiono (rompi orange), menjawab pertanyaan wartawan usai di periksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/8/2017) dini hari.

Jakarta,Nawacita.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 33 tas berisi uang tunai saat menangkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla Kemhub) Antonius Tonny Budiono di Mess Perwira Ditjen Hubla, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (23/8) malam. Saat diperiksa penyidik, uang tunai dalam tas itu terdiri dari tujuh mata uang dengan nilai total Rp 18,9 miliar.

Jubir KPK, Febri Diansyah menyebutkan, uang tunai itu terdiri dari mata uang dolar AS (USD), dolar Singapura (SGD), pound sterling Inggris (GBP), dolar Vietnam (VND), euro dan ringgit Malaysia (RM) serta rupiah Indonesia. Secara rinci, Febri menyebut terdapat USD 479.700, SGD 660.249, dan GBP 15.540. Selain itu, terdapat VND 50.000, Euro 4.200, dan RM 11.212.

“Dan dalam mata uang rupiah sekitar Rp 5,7 miliar,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/8).

Selain menyita uang tunai yang disimpan dalam 33 tas tersebut, tim penyidik juga menyita empat kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yang diterbitkan tiga bank berbeda dari tangan Tonny. Salah satunya, masih terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar. Dengan demikian, secara total, tim penyidik menyita sekitar Rp 20,074 miliar saat menangkap Tonny.

Diduga uang tersebut merupakan suap yang diterima Tonny sebagai Dirjen Hubla sejak 2016 hingga 2017. Diduga, Tonny menerima suap terkait perijinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla. Salah satunya, Tonny menerima suap dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan terkait pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah.

Tonny ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sementara Adiputra yang juga ditangkap dalam OTT ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B1

LEAVE A REPLY