Kabar Baik!! Kalah Pilkada 2018 Masih Bisa Maju Caleg 2019

0
773
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi (tiga dari kanan) dan Ketua KPU Arif Budiman (empat dari kiri). (dok/aktual)

Jakarta, Nawacita – Kabar baik bagi para politikus di seluruh Indonesia yang selama ini ragu soal tahapan Pilkada 2018 dengan mepetnya jadwal Pileg 2019. KPU RI memastikan, jika gagal pada Pilkada Serentak 2018, mereka masih bisa maju dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menerangkan, peluang calon kepala daerah lalu juga berkeinginan maju caleg tetap terbuka lebar. Karena desain pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) baik itu DPR, DPD dan DPRD dilakukan setelah pelaksanaan pemungutan suara pilkada. Dengan demikian, jika kalah di pilkada, mereka diperbolehkan maju sebagai caleg.

“Dalam desain kami, pendaftaran caleg 2019 dibuka tiga hari setelah pemungutan suara pilkada 2018,” ujarnya di kantor KPU, Selasa malam (4/7/2017).

Pram–sapaan Pramono–menjelaskan, desain tersebut merupakan masukan dari pemerintah dan DPR. Dia membantah tudingan bahwa desain itu dilakukan untuk mengakomodasi kemungkinan adanya politisi kutu loncat. “Kami tidak bisa menyebut seperti itu. Kami semua mencari cara yang paling proporsional dan tidak menghalangi hak berpolitik setiap warga negara,” imbuhnya.

Mantan ketua Bawaslu Banten tersebut juga memastikan, kalaupun ada calon kepala daerah yang membelot jadi caleg seusai pemungutan suara, hal itu tidak akan menimbulkan kerumitan teknis.

“Misalnya, laporan dana kampanye (pasca-pilkada, Red.) biasanya kan yang kerjain itu tim kampanyenya. Bukan calonnya,” imbuh dia.

Meski kalah Pilkada 2018 bisa maju caleg 2019, tapi keputusan itu akan segera dituangkan secara final dalam sebuah peraturan KPU RI. Pengesahan peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan dan jadwal masih menunggu disahkannya Undang-Undang Pemilu.

Sementara itu, ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, dua PKPU yang sudah diserahkan bakal dibahas bersama pemerintah dan DPR pekan depan.

“Kalau sampai pekan kedua belum dilakukan rapat konsultasi, kami akan ajukan permohonan lagi dan supaya dilakukan di pekan ketiga,” ujarnya.

Konsultasi tahapan Pemilu 2019, terang Arief, harus segera dilakukan. Pasalnya, dibutuhkan waktu tidak sedikit untuk menyusun jadwal. Tahapan pemilu dimulai 1 Oktober mendatang, sementara dibutuhkan waktu untuk melakukan sosialisasi kepada partai politik.

“Tak ada waktu tambahan lagi,” tuturnya. Pk/rk/fat

 

LEAVE A REPLY