Jakarta, nawacita – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong agar produksi listrik PT PLN (Persero) ke depan makin efisien sehingga kasus ketidakhematan BUMN kelistrikan itu pada 2009 dan 2010 tidak terulang kembali.
Terlebih, saat ini PLN mendapat tanggung jawab cukup besar dari pemerintah berupa program pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). ”PLN harus efisien, kesalahan manajemen lama yang membangun dan memproduksi listrik berbasis solar adalah tindakan yang tidak efisien,” kata anggota BPK Achsanul Qosasi di Jakarta kemarin.
Seperti diketahui, pada laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor: 30/Auditama VII/ PDTT/ 09/2011 tertanggal 16 September2011, salah satunya menemukan inefisiensi dalam penggunaan bahan bakar untuk produksi listrik.
Sebanyak delapan pembangkit yang harusnya menggunakan bahan bakar gas( BBG), justru dioperasikan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis high speed diesel (HSD) atau solar. Karena itu, di pembangkit Tambak Lorok pada 2009 terjadi inefisiensi senilai Rp2,71 triliun dan pada 2010Rp2,61triliun, lalu pembangkit Tanjung Priok mencatatkan inefisiensi hingga Rp5,08 triliun pada 2009 dan Rp6,23 triliun pada 2010. Dari delapan pembangkit tersebut, BPK menyebutkan, PLN kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan biaya bahan bakar sebesar Rp17,9 triliun pada 2009 dan Rp19,6 triliun pada 2010.
Karena itu, dia mengatakan, PLN harus terus mengurangi pembangkit listrik yang saat ini masih menggunakan BBM dan segera dialihkan ke batu bara dan gas, terkecuali di beberapa daerah yang memang kesulitan pasokan batu bara atau gas. Achsanul menegaskan lagi, PLN yang diberi tanggung jawab menggarap proyek 35.000 MW, jangan sampai mengulangi kesalahan dalam fast track program 1 (FTP-1) 10.000 MW.
”Pada FTP-1 saat ini hanya 48% yang berfungsi menyumbang kapasitas pasokan listrik. BPK juga menemukan, saat ini pembangkit-pembangkit solar rata-rata sudah rusak karena pemasok dari China hanya menjual mesin dan suku cadang, sedangkan untuk pemeliharaan tidak tersedia,” ungkapnya.
sumber : okezone
