ESDM Siapkan Aturan Agar Swasta Bangun SPBU di Pedalaman Papua

0
543
Presiden RI Joko Widodo saat Berkunjung di Papua / foto/file

JAKARTA, NAWACITA – Kementerian ESDM saat ini tengah menggodok regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM), untuk mendorong pelaku usaha niaga bahan bakar minyak (BBM) membuat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah-daerah pedalaman. Misalnya kabupaten-kabupaten yang berada di pegunungan Papua.

Caranya dengan menawarkan margin yang tinggi untuk distribusi BBM ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Saat ini margin distribusi untuk penyaluran BBM ke kota-kota besar seperti Jakarta maupun ke daerah di pedalaman seperti Kabupaten Yahukimo sama saja, kurang lebih Rp 300/liter.

Nantinya dalam regulasi yang baru, margin penyaluran untuk tiap daerah akan dibedakan. Untuk wilayah-wilayah terisolir, keuntungan yang diberikan lebih besar dibanding penyaluran BBM ke kota-kota besar.

Kebijakan ini dibuat untuk mendukung Program BBM Satu Harga yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa diwujudkan pada 2017. Dengan adanya pelaku-pelaku usaha yang mau membuat SPBU di daerah terpencil, masyarakat di sana bisa memperoleh BBM dengan harga yang sama seperti di Jawa.

“Kita sedang siapkan Peraturan Menteri ESDM untuk mengatur itu. Margin distribusi kan sekarang dipukul rata Rp 300/liter di semua daerah. Nantinya akan beda-beda sesuai region,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Wirat menambahkan, volume penjualan BBM di kota-kota besar sudah tinggi, lebih besar dibanding volume penjualan di daerah-daerah terpencil dan terluar. Dengan margin tipis saja sudah cukup ekonomis karena volume penjualannya besar, beda dengan daerah terpencil.

Maka margin untuk badan usaha swasta yang mau membangun SPBU di wilayah terpencil harus diperbesar supaya mencapai skala keekonomian yang layak, setara dengan di kota-kota besar.

“(Margin distribusi BBM) Di Papua lebih tinggi dari di Jakarta, sehingga ekonomis. Kalau pun volume penjualan di sana (Papua) kecil, kan margin-nya lebih tinggi dari di Jakarta, jadi tetap ekonomis,” tutupnya.

Sebagai informasi, kemarin Presiden Jokowi mengunjungi kawasan Papua dan Papua Barat untuk meresmikan Program BBM Satu Harga. Kata Jokowi, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua masih timpang jauh dengan harga di wilayah Indonesia lainnya, ada ketidakadilan.

“Di Jawa hanya Rp. 7.000 per liter, di sini ada yang sampai Rp. 100.000 per liter. Di Wamena Rp. 60.000 hingga Rp. 70.000 per liter. Saya tidak bisa seperti itu. Kalau di (wilayah) barat dan tengah (Rp. 7.000), ya di sini harusnya sama harganya,” kata Jokowi.

Jokowi mengakui, upaya untuk menyamakan harga BBM di kawasan Papua dan Papua Barat dengan wilayah lain di Indonesia tidaklah mudah. Namun hal itu harus segera direalisasikan.

SUMBER : DETIKFINANCE

LEAVE A REPLY