Trik Risma Atasi Pemangkasan DAU dan DAK Surabaya

0
470

SURABAYA, NAWACITA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyiapkan berbagai langkah penghematan untuk mengatasi penundaan atau pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Sebab, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sama-sama dipangkas, sehingga Pemerintah Kota Surabaya harus berusaha menghemat anggaran.

“Awalnya kalau DAU dipotong saya mau ambil dari DAK, tapi DAK ternyata juga dipotong,” kata Risma kepada Tempo seusai welcome Dinner pada acara Austral Asia Handgun Championship 2016 di Balai Kota Surabaya, Ahad Malam, 28 Agustus 2016.

Menurut Risma, DAU itu dipotong sebesar Rp 223 miliar, dana ini full 100 persen digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Surabaya. Oleh karena itu, apabila dana gaji itu dipotong, Risma mengaku akan menghadapi masalah lebih rumit.

Sedangkan DAK, kata dia, dipotong 192 miliar dari 300 miliar. Padahal, beberapa proyek yang mengambil dana dari DAK sudah berjalan dan tidak bisa dihentikan. Makanya, Risma berencana mengembalikan dana sekitar Rp 25 miliar yang belum terealisasi ke proyek. “Ini untuk mengurangi Rp 223 miliar itu, supaya tidak pusing untuk gajinya,” kata Risma.

Selain itu, Risma langsung memangkas belanja perjalanan dinas, seperti perjalanan ke Jakarta, baik untuk konsultasi maupun penyampaian surat. Alhasil, sejak saat ini Risma menginginkan konsultasi atau keperluan itu cukup dengan surat atau melalui email. “Kami juga mengurangi proyek-proyek kecil yang belum jalan,” ujarnya.

Namun, untuk proyek yang besar-besar, ia memastikan tidak bisa dipangkas karena rata-rata sudah ditender, sehingga tidak bisa dikurangi. Bahkan, proyek besar itu rata-rata sudah jalan tinggal beberapa bulan. “Jadi, proyek yang kecil-kecil itu dipotong, sehingga kami bisa mengurangi sekitar Rp 130 miliar untuk proyek-proyek itu,” kata dia.

Risma juga mengaku telah memangkas dana makanan dan minuman. Termasuk makanan dan minuman yang ada di ruang kerjanya saat ini. “Jadi, di tempatku tidak ada lagi kue, tak potong, tak cut semuanya,” tuturnya.

Anggaran lain yang dipotong adalah kesehatan sekitar 30 miliar. Dana itu rencananya mau dipakai untuk memberikan BPJS kepada warga-warga yang cacat, seperti warga disabilitas yang rencananya akan diberikan 100 persen BPJS. “Tapi karena ini kesulitan, maka mungkin delay,” kata Risma.

Risma menambahkan, beberapa proyek pendidikan yang bisa ditunda akan ditunda untuk mengurangi kesulitan ini. Sebab, Risma kasihan dengan PNS golongan 1 dan 2 apabila tidak bisa menerima gajinya.

“Iya kalau golongan 3 dan 4 mungkin delay sedikit tidak apa-apa, tapi kalau golongan 1 dan 2 bisa teriak-teriak itu,” kata Risma. Dia berharap usahanya itu bisa berhasil menutup kekurangan gaji PNS Pemerintah Kota Surabaya. SUMBER : TEMPO.COM

LEAVE A REPLY