Tolak Irman Gusman, Anggota DPD Ricuh

0
593
JAKARTA (Nawacita.co) – Ketua Panitia Khusus Tata Tertib DPD Asri Anas menyesalkan sikap Irman Gusman yang hingga saat ini belum juga menandatangani draf tata tertib baru, yang memangkas masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.Sikap Irman tersebut, lanjut dia, membuat para anggota DPD semakin geram.

Sejauh ini, dia mengklaim sudah ada 70 dari 132 anggota DPD yang menandatangi mosi tidak percaya terhadap Irman dan dua wakilnya, Farouk Muhammad dan GKR Hemas.

“Pak Irman tidak bisa memimpin kalau teman-teman enggak percaya,” kata Asri saat dihubungi, Selasa (29/3/2016).

Saat ini, lanjut Asri, ketidakpercayaan anggota terhadap pimpinan DPD memang belum terasa karena masih masa reses atau turun ke daerah.

Namun, setelah masa persidangan dimulai kembali pekan depan, kata dia, suasana ketidakpercayaan tersebut akan terasa.

Irman, kata dia, boleh saja masih menjabat dan berstatus sebagai pimpinan DPD. Namun, sebagian besar anggota sudah tidak lagi menganggapnya sebagai pimpinan. “Jadinya tidak elok nanti, semakin ribut,” kata Asri.

Asri menyadari, kisruh yang terjadi di internal DPD ini mendapat kritik dari berbagai pihak. Namun, dia mengklaim kekisruhan yang terjadi disebabkan karena sikap Irman yang enggan menandatangani draf tata tertib.

Dia menyarankan Irman segera menandatangani draf itu. Jika tidak, maka Irman juga akan segera dipanggil oleh Badan Kehormatan DPD dan terancam mendapatkan sanksi.

“Saya dengar Pak Irman dipanggil BK dalam waktu dekat,” ucap dia.

Rapat Paripurna DPD, Kamis (17/3/2016), berakhir ricuh. Saat itu, para anggota meminta pimpinan DPD yang memimpin rapat menandatangani draf tata tertib soal pemangkasan masa jabatan pimpinan.

Namun, dua pimpinan DPD, Irman Gusman dan Farouk Muhammad, menolak menandatangani tata tertib (tatib).

Daftar tatib yang diajukan ke pimpinan tersebut merupakan hasil Rapat Paripurna DPD pada 15 Januari 2016. Lewat voting, para peserta rapat memutuskan untuk memperpendek masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Saat itu, dari 63 anggota DPD yang hadir saat voting, sebanyak 44 orang setuju bahwa masa jabatan pimpinan DPD dipangkas.

Hanya 17 anggota yang mendukung masa kerja pimpinan DPD tetap selama lima tahun. Sementara itu, dua anggota memilih abstain. Masa jabatan yang dipersingkat dianggap membuat kontrol terhadap kinerja pimpinan alat kelengkapan.

Basri Minta Maaf

Kericuhan yang terjadi saat sidang Dewan Perwakilan Daerah ‘DPD’ RI, diklarifikasi DPD asal Maluku Utara ‘Basri Salama’. Dirinya mengakui dirinya hanya ingin menyampaikan usulan kepada pimpinan terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. “Saya merasa cemas dengan keadaan yang terjadi saat ini,” Ujar Basri S (12/4).

Basri menambahkan, sudah banyak uang rakyat yang dihabiskan tetapi kewenangan lembaga tak berarti dalam memperjuangkan aspirasi Daerah. “Maka dari itu saya ingin mengusulkan agar laporan reses harus diubah modelnya.”

Saat penyampaian laporan reses wakil pemerintah turut dihadirkan. “Selama ini, laporan reses kami selalu tidak di tindaklanjuti.” ujar Basri dalam usulannya.

Pada saat dirinya meminta untuk bicara sekaligus ingin menengahi kericuhan, pimpinan tidak memberi kesempatan padanya. dan kejadian seperti itu selalu saja terjadi saat ia berbicara.

“Pimpinan sudah terlanjur memandang saya sebagai musuh. hal inilah yang membuat saya merasa tersinggung. karena pimpinan tidak merespon interupsi saya,” Cetusnya menambahkan.

Permohonan maafnya atas kejadian tersebut telah disampaikan oleh Basri. “saya mohon maaf, demi Allah tidak ada sedikitpun niat untuk membuat kericuhan. Saya marah karena setiap laporan reses yang kami sampaikan tidak ada tindaklanjutnya,” Ujar basri.

Perlakuan pimpinan terhadap Basri sudah terjadi berulang-ulang . “Sekali lagi, saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian memalukan yang menimpa lembaga ini,” Ucjar Basri. (sumber : kompas.com, loperonline.com)

LEAVE A REPLY