Menteri PKP: Program Renovasi 21.000 Rumah di Papua Dimulai Mei 2026

Sorong, Nawacita | Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program renovasi 21.000 rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di seluruh Tanah Papua mulai dilaksanakan pada Mei 2026.

Menurut dia, program yang menyasar enam provinsi di Papua dan mencakup 42 kabupaten/kota itu akan meningkatkan kualitas hunian, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Mohon dukungan semua kepala daerah. Program ini akan menggerakkan ekonomi, tenaga kerja, toko bangunan, semen, pasir, genteng dan lainnya,” ujar Menteri PKP Maruarar saat kunjungan kerja di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, program renovasi rumah tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi juga memiliki efek berganda terhadap perekonomian lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas usaha sektor konstruksi.

Baca Juga: Menteri PKP, Menteri ATR/BPN, dan Mendagri Bahas Kepastian Tata Ruang untuk Perumahan

Selain renovasi rumah, pemerintah juga akan melakukan penataan di tiga kawasan kumuh di Papua serta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk mendukung pembiayaan masyarakat.

Namun demikian Menteri Maruarar menyoroti masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi MBR di sejumlah daerah, termasuk di Papua Barat Daya.

“Katanya wali kota akan keluarkan kebijakan BPHTB dan PBG gratis mulai besok. Walaupun terlambat, tidak apa-apa daripada tidak sama sekali,” katanya.

Baca Juga: Gandeng BPKP, Menteri PKP Perkuat Pengawasan Program-Program Perumahan

Selama tiga hari kunjungan di Sorong, ia mengaku menerima banyak laporan masyarakat terkait kondisi rumah yang memprihatinkan, khususnya di kawasan pesisir.

Bersama pemerintah daerah dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pihaknya menemukan masih banyak rumah tidak layak huni yang belum tersentuh program bantuan selama puluhan tahun.

“Ada yang sudah 30 tahun belum pernah mendapat bantuan. Ini tidak boleh dibiarkan. Presiden ingin negara hadir di tempat orang miskin, di rumah yang tidak layak huni,” ujarnya.

Ia menegaskan pelaksanaan program renovasi rumah tersebut akan mengacu pada data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. antr