Korupsi Wawali Bandung Erwin, Pengamat sebut Itu Tradisi Negatif di Tubuh Birokrasi Pemkot
Bandung, Nawacita – Kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang menjerat Wakil Walikota Bandung Erwin saat ini tengah mendapat sorotan banyak pihak. Salah satunya dari pengamat politik Universitas Pasundan, Fahmi Iss Wahyudi.
Fahmi menilai bahwa kasus yang menjerat Ketua PKB Kota Bandung itu menambah daftar panjang praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah di Kota Bandung. Sebab, praktik korupsi oleh kepala daerah di Kota Bandung sendiri marak terjadi di setiap kepemimpinan hingga membuat masyarakat jengah.
Ia menyebut bahwa dengan masuknya Erwin dalam daftar tersangka membuat kesan bahwa korupsi di Pemkot Bandung sudah menjadi tradisi negatif yang terus dipelihara di setiap kepemimpinan kepala daerahnya.
“Saya kira catatan pertama itu ditetapkan ya wakil walikota dan salah satu anggota DPRD tersebut merawat tradisi negatif sebetulnya. Di mana pejabat publik di Kota Bandung dalam rangkaian waktu tertentu begitu ya bahkan cukup panjang itu selalu tersangkut masalah korupsi,” kata Fahmi saat diwawancarai melalui saluran telepon, Kamis (11/12/2025).
Baca Juga: Wakil Walikota Bandung Jadi Tersangka Korupsi, PKB Siapkan Praperadilan dan Bantuan Hukum
Menurut dia, dengan kasus yang terjadi secara berturut-turut membuat tradisi negatif (praktek korupsi) itu seakan sudah terlembaga dalam kebudayaan birokrasi di Pemkot Bandung. Maka dari itu, ia menyarankan agar tata kelola dan ekosistem birokrasi di tubuh Pemkot Bandung ditata ulang.
“Misalnya di mana ada praktik-praktik curang ya, gratifikasi dan seterusnya seterusnya. Karena yang dituduhkan kan soal penyalahgunaan wewenang dan juga berkaitan dengan proyek-proyek yang berada di tangan OPD begitu,” ucap dia.
Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa Walikota Bandung Muhammad Farhan harus segera merespon perilaku negatif tersebut dengan melibatkan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri Bandung dalam penyelenggaraan birokrasi.
Baca Juga: Pengamat sebut Kasus Korupsi Wawali Bandung Erwin Jadi Anomali di Tengah Efisiensi
“Saya kira karena kalau tidak diintersep atau tidak dicegah khawatirnya tradisi ini akan terus-menerus berlangsung yang tentu saja akan mengganggu kualitas pelayanan publik Kota Bandung,” tutur Fahmi.
Selain melibatkan aparat penegak hukum, Fahmi juga menyarankan agar Pemkot Bandung menggaet pemerintah pusat sebagai mitra dalam pengawasan birokrasi. Sebab dengan rentetan kasus yang sudah terjadi termasuk kasus korupsi yang menjerat Wakil Walikota Bandung Erwin harus menjadi evaluasi bagi Pemkot Bandung.
“Khususnya especially Kota Bandung itu memang butuh treatment treatment yang bisa dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi sebetulnya bisa dengan menggandeng aparat penegak hukum atau misalnya memohonkan pendampingan secara khusus,” tandas dia.
Reporter: Niko
