Jelang Nataru, DPRD Jabar Soroti Krisis Stabilitas Harga dan Tuntut Operasi Pasar Intensif
Bandung, Nawacita – Anggota Komisi II I DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengantisipasi secara serius serangkaian persoalan rutin yang selalu terjadi menjelang masa libur natal dan tahun baru (Nataru).
Ineu mengatakan, masalah utama yang wajib diawasi meliputi kenaikan harga kebutuhan pokok, lonjakan masif aktivitas liburan masyarakat, dan peningkatan drastis kemacetan lalu lintas.
“Permasalahan di akhir tahun ini penting untuk diawasi. Masalah kenaikan harga, liburan anak sekolah, kemacetan, dan sebagainya, semuanya perlu pengawasan ketat,” kata Ineu, Jumat (12/12/2025).
Baca Juga: Jelang Nataru: Harga Cabai Di Bandung Meroket, Tembus Rp80 Ribu per Kilogram
Menurutnya, stabilitas harga dan stabilitas fiskal harus menjadi prioritas utama menjelang penutupan tahun anggaran 2025. Terlebih, situasi ekonomi saat ini masih belum sepenuhnya pulih, sehingga upaya stabilisasi menjadi sangat mendesak.
“Stabilitas harga itu penting agar akhir tahun 2025 bisa ditutup dalam kondisi fiskal dan ekonomi yang stabil. Sehingga liburan akhir tahun dan hari besar bisa disambut dengan situasi harga pasar yang terjaga,” ucap dia.
Apalagi, kondisi tersebut diperparah dengan faktor cuaca ekstrem, kondisi ekonomi yang lesu, serta tekanan pada distribusi logistik berpotensi besar memicu gejolak harga bila tidak diantisipasi secara komprehensif oleh Pemprov Jabar dan pihak terkait.
Baca Juga: Pemprov Jabar Setujui 11 Proyek Jembatan Gantung untuk 2025
Maka dari itu, pihaknya bakal memperketat pengawasan, baik melalui pemantauan langsung di lapangan maupun dukungan terhadap program stabilisasi harga yang digulirkan pemerintah.
“Pengawasan akan terus dilakukan secara intensif. Termasuk kegiatan operasi pasar murah atau pemberian diskon barang kebutuhan pokok,” tutur Ineu.
Di sisi lain, Ineu juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah, khususnya dalam menggelar pasar murah dan operasi pasar yang berkelanjutan sebagai upaya menjaga stabilitas.
“Saya mengapresiasi pemerintah. Upaya pasar murah dan operasi pasar yang dilakukan terus-menerus ini harus dipertahankan sampai awal tahun 2026,” tandas dia.
Reporter: Niko
