Thursday, June 12, 2025
HomeDAERAHJATIMFront Gerakan Rakyat Anti Korupsi Unjuk Rasa Terkait Kasus Korupsi Pelabuhan Watu...

Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi Unjuk Rasa Terkait Kasus Korupsi Pelabuhan Watu Ulo

Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi Unjuk Rasa Terkait Kasus Korupsi Pelabuhan Watu Ulo

SURABAYA, Nawacita – Massa yang berasal dari Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (22/05/2025).

Dalam seruannya para peserta aksi menuntut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan pencopotan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur akibat dugaan kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Watu Ulo, Jember.

“Kami minta Bu Khofifah untuk segera melakukan pencopotan jabatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, yang mana kepala dinasnya itu Isa Ansori, dan juga sekretarisnya itu Soni Rustanto,” ucap Soleh, Koordinator Aksi.

- Advertisement -

Aksi unjuk rasa dilakukan Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi merupakan yang kedua kalinya, usai sebelumnya pernah melakukan hal tersebut di depan Kantor Gubernur Jatim.

Baca Juga: Polda Jatim Tunjukkan Keseriusan Atasi Premanisme Lewat Operasi Pekat II Semeru 2025

“Proyek pembangunan dan pengembangan pelabuhan, dengan anggarannya begitu besar dan ada dugaan manipulasi data-data yang ada dan pembangunan itu tidak sesuai seharusnya,” ujarnya.

Soleh menyampaikan bahwa pihaknya menemui adanya potensi kerugian negara dengan nilai yang cukup fantastis pada proyek pembangunan Pelabuhan Watu Ulo.

“Kurang lebih 43 miliar keseluruhan, dan ada potensi lebih dari itu, dan ada kemungkinan terjadinya keterkaitan dengan dinas lainnya.

Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi pada kesempatan tersebut juga memiliki 5 tuntutan kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yakni :

  1. Bongkar, tuntas semua kontrak dan proses pengadaan proyek Watu Ulo.
  2. Copot kepala dinas dan sekretaris dinas kelautan dan perikanan, Muhammad Isa Anshori dan Soni Rustanto.
  3. Audit investigatif oleh BPK, KPK, dan juga perangkat hukum di Jawa Timur.
  4. Hentikan pengadaan di e-katalog itu, yang diduga rawan terjadinya manipulasi.
  5. Libatkan masyarakat sebagai pengawas independen dalam proyek-proyek strategis di Jawa Timur.

Reporter : Rovallgio

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Idul Adha
- Advertisment -

Terbaru