Bandung, Nawacita – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menegaskan tidak akan mengintervensi operasional direksi secara berlebih-lebihan. Hal itu dilakukan sebagai langkah preventif agar kasus korupsi tidak kembali terjadi di Bank BJB.
Dedy Mulyadi saat RUPS PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) tak ingin ada korupsi lagi dengan cara pemerintah provinsi selaku pemegang saham maypritas tidak boleh mengintervensi manajemen BUMD itu. “Kedua gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bank Jabar dan saya gak mau dilayani. Saya sudah bisa melayani diri saya sendiri,” ujar Dedi saat Konferensi Pers RUPS Bank BJB di Menara BJB, Rabu (16/4/2025).
Hal itu ditegaskan Dedi, mengingat sebelumnya sempat terjadi kasus korupsi mark up dana iklan di bank BUMD Pemprov Jabar itu pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil. Korupsi tersebut salah satunya dilakukan oleh Direktur Utama Bank BJB sebelumnya, Yuddy Reynaldi. Terlebih kasus tersebut diduga menyeret nama gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil.
Dedi juga mengingatkan kepada seluruh jajaran direksi yang sekarang menjabat, agar bisa bersikap jujur dalam mengelola operasional Bank BJB.
“Nah kemudian berikutnya adalah Jajaran direksinya Harus jujur karena kita berkomitmen saya mengorbankan seluruh apa yang menjadi ego politik saya demi profesionalisme, demi keberlangsungan Bank Jabar. Maka amanahnya harus dijaga dengan baik,” pungkas dia.
Senada dengan Dedi, di lokasi dan waktu yang sama Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusumah juga mengatakan bahwa pemerintah harus mulai melakukan introspeksi. Selain itu pemerintah juga tidak boleh melakukan intervensi secara berlebihan kepada Bank BJB agar kasus yang sama tidak terulang kembali.
“Kasus hh itu harus intropeksi, tadi sudah sampaikan oleh KDM bahwa Jangan melakukan intervensi terlalu berlebihan pemerintah atau pemegang saham terhadap operasional pelaksanaan direksi. Kalau bermain-main disitu maka dengan sendirinya rencana bisnis, rencana kegiatan Itu akan tidak sesuai Itu diantaranya,” kata Ahmad.
Menurutnya, hal tersebut harus bisa menjadi komitmen pemerintah. Sebab, maraknya persoalan mekanisme yang tidak sesuai termasuk korupsi biasa dilakukan oleh oknum pejabat.
“Ini sudah komitmen dan saya rasa kalau seperti ini bagus, persoalan-persoalan yang ada adalah biasanya tidak sesuai dengan mekanisme dan akurat, itu yang ditabrak oleh, biasanya oleh pejabat, oknum dan sebagainya,” pungkas dia.
(Niko)
