Surabaya, Nawacita – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Fraksi PDI Perjuangan, Sukadar berharap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penanggulangan banjir mampu mencegah banjir di Kota Pahlawan.
“Perda banjir ini inisiatif dewan, bukan lahir dari eksekutif. Surabaya ini penyakitnya sudah tahu, anggaran APBD pun ada,” jelas Sukadar kepada Nawacita.co, Rabu (19/2/2025).
“Harapan saya sebagai Ketua Pansus Banjir di Kota Surabaya, tidak ingin ada omongan sudah biasa Kota Surabaya itu banjir. Tahun 2026 saya harap tidak ada omongan seperti itu dari masyarakat kalau Surabaya jadi langganan banjir,” tambahnya.
Salah satu fokus pembahasan Raperda itu, ialah agar banjir di Kota Surabaya bisa tertangani dengan lebih baik.
Sukadar mengatakan bahwa kurang lebih ada empat faktor yang menyebabkan banjir di Surabaya masih belum bisa teratasi.
“Solusi, penyakitnya dan persoalannya tahu. Di antaranya air hujan, air rob, air kiriman dan kesadaran masyarakat membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan banjir itu saat ini sesuai perkataan Pak Walikota sudah disiapkan anggaran Rp1,4 triliun untuk mengatasi banjir di Kota Surabaya,” paparnya.
Ia menyebut, permasalahan itu adalah drainase yang belum terhubung secara sepenuhnya menyebabkan aliran air tidak berjalan maksimal.
“Pertama soal hujan, jadi ketika hujan solusinya bagaimana, ya kita bangun drainase ini dari hulu sampai hilir. Membangun drainase tidak bisa kita bangun secara separatis, harus terkoneksi dari hulunya di kampung sampai hilirnya, sehingga tidak partial-partial,” tegas Sukadar.
Sukadar mencontohkan pembangunan drainase di Petemon yang berdampak positif mengurangi bahkan mencegah banjir.
“Petemon bisa menjadi percontohan. Di sana langganan banjir namun ketika kita kerjakan menyelesaikan permasalahan di sana yaitu kiriman air hujan, maka dibangun drainase dari hulu hingga hilirnya. Setelah dua kali hujan deras Surabaya, wilayah Petemon ini tidak banjir,” katanya.
Faktor kedua yakni perlu adanya pembangunan tanggul atau dinding laut serta resapan di sekitar lokasi tersebut agar potensi banjir rob bisa diminimkan.
“Banjir rob agar saat pasang tidak masuk ke dalam kampung, ya kita bikinkan tanggul atau dinding lautnya. Kita bangun untuk menahan air tersebut. Selain itu perlu ada sumber resapan supaya posisinya benar-benar aman, sehingga air bisa ditahan oleh tanggul laut. Sedangkan yang seandainya meluber di sana resapan,” jelasnya.
Ketiga ialah faktor air kiriman yang asalnya merupakan dari daerah lain. Menurut Sukadar, perlu adanya peran serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang mampu mengkoordinasikan antar daerah terkait penanggulangan banjir.
Baca Juga:Â DPRD Sebut Pemkot Lamban Dalam Tangani Banjir hingga Pengangguran di Surabaya
“Air kiriman ini yang agak berat karena gak mungkin Walikota Surabaya mengundang Bupati daerah lain karena jabatannya yang setara, sehingga perlu ada jembatan atau fasilitator yang mengkoordinasikan antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, duduk bersama,” ungkapnya.
“Saya yakin kepala daerah punya egonya dan mengamankan wilayah masing-masing, sehingga ini perlu duduk bersama dan peran daripada Ibu Gubernur untuk menjembatani supaya ada solusi agar aliran air ini lancar hingga mengalir ke laut,” tambah Sukadar.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) juga diharapkan mampu bertindak lebih cepat dalam menanggulangi resiko banjir melalui normalisasi sungai. Pemkot Surabaya pun akhirnya harus bertindak turun membantu agar normalisasi sungai bisa dilaksanakan.
“Waktu itu perbatasan Surabaya dan Sidoarjo yang sebenarnya ranah dari BBWS, namun Walikota Surabaya dengan tangan terbuka menginstruksikan kepada dinas terkait untuk membersihkan eceng gondok karena ini menghambat saluran air dari atas (daerah lain) yang akhirnya aliran air tidak bisa sampai ke laut dan kembali lagi (meluber),” kata Sukadar.
“Kenapa kemarin di Surabaya tidak bisa masuk ke laut karena normalisasi hanya di sebatas hulunya, tapi menuju ke laut belum ada normalisasi dan terhalang eceng gondok,” lanjutnya.
Kemudian, kesadaran masyarakat akan pentingnya tidak membuang sampah menjadi faktor penting. Sebab banyak terjadi banjir yang diakibatkan oleh banyaknya sampah yang menumpuk dan mengakibatkan buntunya saluran drainase.
“Yang terakhir kesadaran masyarakat jangan sampai membuang sampah di kali, banyak warga membuang sampah sembarangan ini yang mengakibatkan banjir,” ungkapnya.
Sukadar pun mengimbau para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk turut tidak membuang sisa dagangan ataupun sampah makanan ke dalam drainase untuk mencegah terjadinya banjir, serta perlu adanya sanksi bagi pelanggar atau warga yang membuang sampah sembarangan.
“Terutama para PKL yang berjualan di atas drainase, agar tidak membuang sampah ataupun makanan sisa ke sela drainase. Jangan hanya pulang membawa uangnya saja, tapi sisa dagangan atau sampahnya ya dibersihkan dan dibawa pulang. Intinya sama-sama menjaga,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan pentingnya sanksi dalam Raperda Penanggulangan Banjir agar terdapat efek jera bagi masyarakat yang melanggar.
“Terkait sanksi pembuangan sampah sembarangan di Kota Surabaya yang saat ini sangat ringan. Sanksi sosial dibutuhkan, misal ketika terbukti melanggar diberikan sanksi harus membersihkan atau normalisasi di sana,” ujarnya.
Sukadar berharap agar tidak ada dampak daripada rasionalisasi anggaran terhadap pengerjaan penanggulangan banjir di Kota Surabaya. Serta perlu adanya pengerjaan berdasarkan skala prioritas sehingga dapat dikerjakan secara maksimal.
“Saya sebagai anggota komisi C DPRD Surabaya walaupun ada rasionalisasi anggaran agar mana yang urgent dan mana yang ditunda. Tunda bukan berarti tidak dikerjakan, tetapi hanya membutuhkan waktu dan untuk yang urgent kita harap dipertahankan agar anggarannya tidak dipergunakan pada bidang yang lain,” jelasnya.
“Inilah fungsi kita membuat peraturan penanggulangan banjir yang merupakan target kami di DPRD,” pungkas Sukadar.
Reporter : Gio
