Lambannya Penanganan Banjir hingga Pengangguran di Surabaya
Surabaya, Nawacita – Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait lambannya penanganan banjir dan pengangguran.
Menurutnya, kedua permasalahan ini harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar wacana tanpa realisasi.
Setelah menjalani masa reses di empat kelurahan, Aning mendapati bahwa pavingisasi, pembangunan saluran air, dan penanganan banjir masih menjadi keluhan utama warga.
Namun, keterbatasan anggaran dan belum diserahterimakannya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) oleh pengembang menghambat akses warga terhadap APBD.
“Pengendalian banjir ini butuh perhatian serius. Di tujuh kecamatan daerah pemilihan saya saja, ada 2.010 titik pengajuan paving, saluran, dan PJU. Itu baru sebagian kecil dari kebutuhan se-Surabaya,” sebutnya, Kamis (13/2/2025).
Lebih miris lagi, Aning menyoroti ketidaktercapaian pendapatan kota tahun 2024 yang mencapai Rp1,3 triliun, ditambah pemangkasan anggaran infrastruktur banjir.
Kemudian ditambah dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, situasi ini bisa semakin memperburuk kondisi kota.
Baca Juga : Gelar Reses di Kecamatan Wiyung, Adi Sutarwijono Jelaskan Beberapa Program Pemkot Surabaya
“Mau tidak mau, pemkot harus benar-benar selektif dalam menentukan prioritas belanja. Jangan sampai masyarakat hanya di PHP, dijanjikan ini itu, tapi realisasinya nol besar,” tegas Aning.
Selain infrastruktur, Aning juga menyoroti pengangguran sebagai persoalan krusial. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Surabaya menurun dari 7,62% menjadi 4,91% pada 2024, kenyataannya masih banyak lulusan SMA dan sederajat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
“Disnaker mencatat ada 700.000 fresh graduate mencari kerja setiap tahun, tapi yang bisa difasilitasi hanya 7.000 orang. Itu pun belum tentu semuanya diterima. Pemkot harus turun tangan dengan kebijakan yang lebih konkret,” jelasnya.
Aning juga menyoroti pentingnya keberadaan balai RT/RW sebagai pusat pelayanan masyarakat. Sayangnya, banyak warga mengeluhkan ketidaklayakan hingga ketiadaan balai tersebut di lingkungan mereka.
Menjelang pelantikan wali kota dan reformasi perangkat daerah, ia berharap agar lurah-lurah yang ditunjuk benar-benar inovatif dan mampu mendorong perubahan, baik dalam pemberdayaan ekonomi kelurahan maupun pembangunan infrastruktur.
“Jangan sampai kita hanya sibuk dengan efisiensi anggaran, tapi kualitas pelayanan publik justru dikorbankan,” tandas Aning.
Reporter : Deni
