Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Wacana Kenaikan Tarif Iuran pada 2026

JAKARTA, Nawacita – Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Wacana Kenaikan Tarif Iuran, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka suara ihwal rencana pemerintah menaikkan tarif iuran jaminan kesehatan nasional yang akan naik pada 2026. Menurutnya, tarif iuran BPJS Kesehatan itu hingga kini masih dalam pembahasan multipihak.

Ia mengatakan, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan sudah saatnya disesuaikan atau mengalami perubahan karena biaya layanan kesehatan untuk pengobatan juga terus naik dan terus menguras pendapatan iuran BPJS Kesehatan, yang tercermin dari makin bengkaknya rasio beban jaminan terhadap pendapatan iuran.

Pada 2024, persentase beban jaminan terhadap pendapatan iuran telah mencapai 105,78% dengan rincian pendapatan iuran BPJS Kesehatan hanya senilai Rp 165,34 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan telah mencapai Rp 174,90 triliun.

Angka ini naik dari catatan pada 2023 yang persentase beban terhadap pendapatannya sebesar 104,72%, dengan rincian pendapatan iuran masih senilai Rp 151,7 triliun sedangkan beban jaminan kesehatannya sebesar Rp 158,85 triliun. Pada 2022 bahkan pendapatan iuran Rp 144,04 triliun, lebih tinggi dari beban jaminan kesehatan yang sebesar Rp 113,47 triliun.

“Nah lama-lama kalau kesadaran masyarakat terhadap pola perilakunya, pola demografi, dan pola penyakitnya mahal-mahal kan enggak cukup suatu ketika, harus disesuaikan. Nah yang dibahas ini kira-kira 2026 mulai naik apa enggak,” kata Ghufron di kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Baca Juga: Menkes: Meski Bukan Peserta BPJS, Masyarakat Tetap Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ghufron mengatakan, untuk penyakit non infeksi atau degeneratif pun hingga kini makin mahal dari tahun ke tahun, seperti penyakit jantung hingga gagal ginjal. Maka, jika tidak ada antisipasi untuk mengamankan aliran dana atau cashflow BPJS Kesehatan, pendapatan iuran tidak akan mampu mengimbangi beban jaminan.

“Nah kita kan bikin beberapa skenario untuk itu sehingga nanti dipertanyakan kira-kira kesiapannya seperti apa paling tidak untuk 2026. 2025 kami pastikan dana jaminan sosial itu sehat tapi nanti suatu ketika tidak sehat,” tegasnya.

Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menegaskan pentingkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan saat ini, setelah lima tahun terakhir sejak 2020 tidak mengalami kenaikan. Padahal, belanja kesehatan masyarakat kata dia terus naik dari tahun ke tahun dengan kisaran 15%.

“Sama aja kita ada inflasi 5%, gaji pegawai atau menteri tidak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga kalau kita bilang ke karyawan atau supir kita gak naik 5 tahun padahal inflasi 15% kan enggak mungkin,” ucap Budi.

“Ini memang bukan sesuatu yang populer, tapi somebody harus ngomong itu kalau enggak nanti di ujung-ujungnya meledak, kaget, bahaya. Lebih baik kita jujur bilang dengan kenaikan kesehatan 10-15% per tahun sedangkan tarif BPJS enggak naik 5 tahun itu kan enggak mungkin, jadi harus naik,” tegasnya.

Menurut Budi, belanja kesehatan masyarakat saat ini pun kenaikannya telah lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB). Pada 2023, total belanja kesehatan mencapai Rp 614,5 triliun atau naik 8,2% dari 2022 yang senilai Rp 567,7 triliun. Sebelum periode Covid-19 pun pada 2018 belanja kesehatan naik 6,2% dari Rp 421,8 triliun menjadi Rp 448,1 triliun.

Budi menegaskan, kenaikan belanja kesehatan yang sudah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia yang hanya di kisaran 5% selama 10 tahun terakhir itu tidak sehat. “Kita hati-hati bapak ibu bahwa pertumbuhan belanja nasional itu selalu di atas pertumbuhan GDP, itu akibatnya tidak sustain bapak ibu,” ungkap Budi.

cnbnws.