Sunday, February 16, 2025
HomeDAERAHJABARDPRD Jawa Barat Beri Catatan Penting Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi

DPRD Jawa Barat Beri Catatan Penting Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi

Hanya 2 BUMD Berkontribusi Positif untuk PAD Pemprov Jabar

BANDUNG, NAWACITA.co – Permasalahan Indeks Pembangunan Manusia, Tingginya Kemisikanan Ekstrim dan Restrukturisasi BUMD menjadi pekerjaan berat bagi Gubernur terpilih Dedi Mulyadi saat menjabat nanti. Catatan tersebut disampaikan DPRD Jawa Barat terkait refleksi tahun 2024 menuju 2025.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Romli mengatakan, pihaknya menyoroti tiga masalah besar yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tiga masalah tersebut diantaranya adalah indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Barat yang rendah, kemiskinan ekstrim dan restrukturisasi BUMD.

“Jadi pertama adalah bagaimana kita meningkatkan IPM kita, kedua menekan tingkat kemiskinan ekstrim, ketiganya adalah tadi restrukturisasi BUMD,” ujar Romli saat ditemui wartawan usai agenda Coffee Morning Fraksi PPP di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (27/12/2024).

Romli mengatakan, masalah IPM harus menjadi perhatian mengingat angka IPM Jawa Barat masih di bawah nasional.

“Kita melihat bahwa kita punya PR besar berkaitan dengan IPM kita. Nah itu yang harus kemudian dikejar, bagaimanapun kita masih kurang dibanding IPM nasional,” kata Romli.

Jika merujuk kepada data Badan Pusat Statistika (BPS), angka IPM Jawa Barat tahun 2024 adalah 74,92, sementara angka IPM nasional adalah 75,02.

Ia juga menyoroti terkait kemiskinan ekstrim yang masih terjadi di Jawa Barat.

“Ini harus kita kejar juga untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrim, walaupun kita sudah di atas rata-rata nasional, tapi kemudian ini akan muncul nanti khawatir kita di periodik yang akan datang karena rendahnya daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Terakhir, ia juga menyoroti masalah Pendapat Anggaran Daerah (PAD) dari BUMD yang tidak optimal. Menanggapi hal tersebut, pihaknya mengusulkan untuk melakukan restrukturisasi BUMD.

Menurutnya, dari 15 BUMD yang ada hanya dua BUMD yang produktif dan memberikan dividen untuk PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Artinya PAD Jawa Barat yang didapat dari BUMD hanya sekitar 1,5 %. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan modal yang dikeluarkan pemerintah provinsi untuk BUMD sebesar Rp7,95 triliun.

“Itu harus dilakukan karena bagaimanapun 7,95 triliun itu sayang kalau tidak dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan PAD kita,” tandasnya.

Lebih lanjut, mengusulkan agar BUMD-BUMD yang tidak produktif untuk dimerger agar produktivitas BUMD untuk peningkatan PAD bisa lebih optimal.

“Kita berharap BUMD ini kalau memang tidak mungkin, ya sudah di merger saja. Kalaupun tidak, harus pilot gitu loh, kan kalau pilot kasihan, ini implikasinya panjang. Tapi kalau di merger, ini enggak, artinya tinggal digabung saja,” tutur Romli.

“Toh rumpun usahanya mirip-mirip tuh. Tinggal secara pembentukannya nanti kan tinggal diubah sedikit-sedikit saja,” pungkasnya.

(niko)

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

januari bankjatim
- Advertisment -

Terbaru