Komisi B DPRD Surabaya Gelar Hearing Terkait Pencegahan Kecelakaan Akibat Pengemudi Mabuk

Surabaya, Nawacita  – Komisi B DPRD Surabaya menggelar hearing pada Senin (18/11/2024) untuk membahas langkah-langkah pencegahan kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi mabuk.

Pembahasan ini dipicu oleh kecelakaan tragis yang menewaskan sepasang suami istri, meninggalkan dua anak yatim piatu.

Rapat ini berlangsung di gedung DPRD Surabaya, berbagai pihak terkait hadir untuk mencari solusi terbaik agar kejadian serupa tidak terulang.

Hearing ini dihadiri oleh perwakilan manajemen Rumah Hiburan Umum (RHU) Ambyar dan Paradise, Himpunan Pengusaha Rumah Hiburan (Hiperhu), Satpol PP, Dinas Pariwisata, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Baca Juga : Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Dorong Munculnya Calon Independen di Pilwali Selanjutnya

Pada kesempatan tersebut, Agus, perwakilan dari RHU Paradise, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang meliputi penyediaan tenaga kesehatan, layanan pengemudi pengganti (car jockey), serta fasilitas darurat seperti tabung oksigen. Namun, Agus mengakui adanya kendala dalam memantau kondisi pengunjung yang mabuk.

“Kami prihatin atas kejadian ini. Kami telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan siap menanggung biaya pendidikan anak-anak yatim piatu. Namun, kami menghadapi kendala, salah satunya adalah pengunjung yang enggan menggunakan car jockey karena khawatir ketahuan oleh keluarganya,” ungkap Agus.

Indra, perwakilan RHU Ambyar, juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus mengevaluasi layanan untuk pengunjung yang mabuk, termasuk penambahan tenaga kesehatan dan sopir pengganti.

“Banyak pengunjung yang keberatan menggunakan layanan tersebut, sehingga ini menjadi tantangan bagi kami,” ujarnya.

Baca Juga : Anggota Komisi B DPRD Surabaya Soroti Kinerja PD Pasar Surya

Ketua Hiperhu, George Handiwiyanto, menyoroti ketidakhadiran aturan baku yang mengatur pencegahan pengemudi mabuk di RHU. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, legislatif, dan aparat keamanan untuk merumuskan regulasi yang lebih jelas.

“Kami tidak ingin kejadian serupa terulang. Hiperhu siap menjadi fasilitator untuk menyusun SOP yang baku, agar tidak hanya menjadi inisiatif masing-masing tempat hiburan. Aturan yang jelas sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi semua pihak,” tegas George.

Di sisi lain, Budi Leksono, anggota Komisi B DPRD Surabaya, menekankan perlunya bukti konkret terkait jaminan yang diberikan oleh RHU kepada keluarga korban.

“Kami minta ada perjanjian tertulis yang menjamin kesejahteraan anak-anak korban hingga mereka dewasa. Jangan hanya santunan satu kali, tetapi harus ada bukti bahwa komitmen ini benar-benar ditepati,” ujar Budi.

Budi juga mengkritisi sistem perizinan yang lebih banyak diatur oleh pemerintah provinsi, sehingga pengawasan di tingkat kota menjadi lemah.

“Kami akan mendorong evaluasi perizinan, termasuk pengawasan terhadap minuman beralkohol di RHU yang izinnya masih banyak bertumpu pada restoran,” tambahnya.

Sementara itu, Satpol PP Surabaya melaporkan bahwa operasi gabungan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah sering dilakukan, terutama di RHU Paradise. Namun, mereka mengungkapkan bahwa kendala utama adalah kewenangan penegakan hukum yang terbatas.

“Untuk izin tertentu, itu sepenuhnya wewenang provinsi. Kami berharap ada sinergi yang lebih baik ke depannya,” ungkap perwakilan Satpol PP.

Dalam hearing tersebut, seluruh pihak sepakat untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif guna mencegah kecelakaan akibat pengemudi mabuk, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.