Hal itu diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Jatim, Muhammad Fawait saat rapat dengar pendapat dengan Biro Perekonomian, Bank Jatim, Bank BPR dan Jamkrida Jatim di ruang Komisi C SPRD Jatim, Rabu (10/5/2023).

Baca Juga : Gerindra Apresiasi Kesigapan Polri dan Pemprov Jatim Amankan Arus Mudik Lebaran 2023

Gus Fawait, sapaan akrabnya ini pun mendorong BUMD yang bergerak di bidang perbankan milik Pemprov Jatim melakukan terobosan perubahan struktur penyaluran kredit. Dalam hal ini yakni pelaku ekonomi di sektor pertanian, nelayan dan UMKM agar terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Informasi dari Biro Perekonomian masih ada dana idle Dagulir sebesar Rp127 miliar. Kami harap dana tersebut segera disalurkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang ujungnya mengurangi kemiskinan dan angka pengangguran,” ungkapnya.

Ketua Fraksi Gerindra ini menyebutkan bahwa keberadaan BUMD Jatim khususnya yang bergerak di bidang perbankan bukan hanya berorientasi PAD, tapi juga mampu menjadi pengungkit ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Kendati demikian, pihaknya tidak menghalangi Bank Jatim dan BPR Jatim memberikan kredit yang aman, seperti diberikan kepada ASN, pekerjaan proyek maupun perdagangan.

Baca Juga :Gubernur Khofifah Minta ASN Pemprov Jatim Segera Tancap Gas dan Kerja Efektif Usai Libur Lebaran

Namun di sisi lain, Presiden Laskar Sholawat (LSN) ini juga mengharapkan kredit BUMD perbankan pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, seperti sektor pertanian, nelayan, UMKM hingga pedagang kaki lima (PKL).

“Mayoritas penduduk miskin itu tinggal di desa-desa yang bermata pencaharian pada sektor pertanian, nelayan dan UMKM sehingga ketiga sektor itu perlu mendapat perhatian lebih dalam hal bantuan permodalan melalui kredit lunak,” harapnya.

Ia juga menyoroti program