Orang Dekat Bupati PPU di Balikpapan Juga Tersangka

0
100
Barang Bukti OTT yang diduga melibatkan Bupati PPU beserta para koleganya.

Jakarta, Nawacita – Komisioner KPK Alexander Marwata mengungkapkan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, tim KPK mengamankan uang tunai sejumlah Rp 1 miliar. Bersama dengan sejumlah orang dekat di lingkungan ASN maupun Partai Politik.

Selain itu, Alex mengatakan, KPK mengamankan 11 orang pada Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 19.00 wib malam di wilayah DKI Jakarta dan wilayah Kalimantan Timur. 

“Selanjutnya seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1 Miliar dan rekening bank dengan saldo Rp447juta serta sejumlah barang belanjaan dibawa ke gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan,” kata Alex, dalam konferensi pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (13/02/2022). 

Lebih lanjut, Alex menjelaskan, dari 11 orang yang diamankan, KPK menetapkan enam tersangka termasuk Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud. 

Sebagai pemberi, kata Alex, AZ (Swasta), sebagai penerima, AGM (Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara), MI (Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara), EH (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara). 

“JM (Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara), NAB (Swasta / Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan),” ujarnya. 

Alex mengatakan, tersangka AZ selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1)  huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Lalu, tersangka AGM, Tersangka MI, Tersangka EH, Tersangka JM dan  Tersangka NAB selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY