Beda dengan Golkar, PKB Tak Setuju Kementerian BUMN dibubarkan

0
216

Jakarta | Nawacita – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengusulkan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan. Dia juga mendorong agar Kementerian tersebut hanya dijadikan badan atau super holding yang posisinya di bawah kementerian teknis.

Menanggapi hal itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI Nasim Khan menilai bahwa usulan tersebut masih sulit untuk diwujudkan.

“Sulit menjawab pertanyaan itu, karena dalam kenyataannya banyak perusahaan BUMN yang saat ini masih mencatat kerugian. Baik kerugian disebabkan karena tata kelola yang menimbulkan
beban utang menggunung, ataupun disebabkan kesalahan strategi bisnis yang menyebabkan perusahaan gagal mendapatkan peluang besarnya untuk menghasilkan laba,” kata Nasim Khan, kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (18/10/2021).

Lebih lanjut, ia menyebutkan, belum semua sektor BUMN membentuk holding. Kendati nantinya, holding sudah berdiri untuk semua bidang, Nasim memandang keberadaan Kementerian BUMN tetap layak dibutuhkan.

“Sebenarnya keberadaan Kementerian BUMN tetap layak dibutuhkan karena fungsinya sebagai pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kinerja,” ucapnya.

“Kinerja perusahaan holding akan diawasi secara khusus oleh Menteri BUMN atau Kepala Badan Pengelola BUMN, agar berjalan sebagaimana mestinya,” tambah legislator Dapil III Jawa Timur itu.

Namun, Nasim menilai pembubaran Kementerian BUMN dan pengalihan perusahaan-perusahaan BUMN ke kementerian teknis bisa dilakukan.

Akan tetapi masih butuh pertimbangan sejumlah hal, antara lain, pertama, super holding company yang dicita-citakan sudah siap dibentuk.

“Sampai sejauh ini belum semua sektor dapat dibentuk holding. Kendalanya berasal dari berbagai faktor. Tetapi yang paling jelas adalah manajemen perusahaan yang mesti diperbaiki lebih dahulu,” imbuh Nasim.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY