Yusril Siap Adu Argumen dengan Tim Hukum Demokrat AHY

0
321
Yusril Ihza Mahendra

Jakarta | Nawacita –  Pengacara senior Yusril Ihza Mahendra mengaku cuma tersenyum  menyaksikan ulah pengacara dan aktivis Partai Demokrat yang kemarin ini ramai-ramai datang ke Kemenkumham menyerahkan berbagai bukti dan dokumen perkara. Yusril pun mengaku siap menghadapi Tim Hukum Kubu Demokrat pimpinan AHY.

DIjelaskan Yusril, semua orang tahu uji materil itu dia ajukan ke Mahkamah Agung, bukan ke Kemenkumham. “Apa sekarang badan yudikatif sudah bergeser ke Kemenkumham ya?,” tanya Yusril. Dirinya mengatakan segala urusan pengadilan telah diserahkan dan ‘disatu-atapkan ke MA’ tahun 2004. Itu terjadi ketika dirinya jadi Menteri Kehakiman dan HAM.

Dokumen yang diserahkan pengacara dan petinggi Partai Demokrat ke Kemenkumham itu terdiri atas tanggapan atas pemohonan JR yang diajukan 4 anggota PD yang dipecat melalui Yusril. Selain itu diserahkan pula alat bukti serta Keterangan Ahli lima orang ahli hukum. Hal yang juga mengherankan dirinya menurut Yusril adalah diserahkannya Pencabutan Surat Kuasa Hak Uji Materil dari satu Pemohon. “Lho, memangnya mereka pengacara Pemohon?,” tanya Yusril, Minggu (17/10/2021).

Keheranan Yusril itu memang beralasan karena normalnya pemberi kuasa mencabut surat kuasa kepada pengacara yang diberi kuasa, bukan pengacara pihak lawan dalam perkara. Pengacara Pemohon itulah yang menyerahkan dan memberitahu pengadian bahwa ada pemohon yang mencabut kuasanya.

“Saya sendiri sebagai penerima kuasa belum menerima pencabutan kuasa itu” ujar Yusril. Keberadaan surat pencabutan kuasa yang ada di tangan pengacara dan petinggi Partai Demokrat justru menimbulkan kerurigaan. “Jangan-jangan arwah Adolf Hitler lagi gentayangan menyuruh cabut surat kuasa itu” kata Yusril sambil berseloroh.

Baca Juga : Demokrat Kubu AHY Kirim Bukti Tambahan ke Kemenkumham

Yusril menilai pengacara dan petinggi Partai Demokrat seperti tidak tahu harus berbuat apa menghadapi JR ke Mahkamah Agung ini. Sementara Menkumham adalah Pihak Termohon dalam perkara ini.

“Sebagai advokat yang sudah cukup lama malang melintang di dunia peradilan, baru kali ini saya menyaksikan ada advokat ramai-ramai datang menyerahkan jawaban, alat bukti dan keterangan ahli kepada Termohon”. Padahal, kalau mereka merasa dirinya pihak dalam perkara, semua dokumen itu harusnya diserahkan ke Mahkamah Agung.

Bersamaan dengan itu, mantan Sekjen PD Hinca Panjaitan lagi-lagi memanfaatkan kesempatan melontarkan aneka hujatan terhadap langkah hukum Yusril ke MA. Langkah hukum JR ke MA menurut Hinca bukanlah terobosan hukum melainkan “penyesatan hukum”. AD/ART partai menurunya bukan peraran perundang-undangan yang bisa diuji di MA. Hinca nampak lupa kalau selama ini pengadilan sampai MA sudah berapa kali memutus perkara menggunakan AD parpol. “Hakim kan corong undang-undang. Kalau AD parpol bukan salah satu jenis atau dipersamakan dengan peraturan perundang-undangan, untuk apa hakim memutus perkara berdasarkan AD?” tanya Yusril.

Tokoh lain dari Tim Hukum DPP Demokrat, Mehbob, menuduh Yusril sengaja meciptakan kekacauan hukum karena nanti kalau dikabulkan, AD Ormas, dan bahkan AD Perseroan Terbatas (PT) bisa diuji ke MA.

Menghadapi serangan itu, Yusril mengatakan setiap orang atau badan hukum asal dia punya kedudukan hukum atau “legal standing” bisa menguji peraturan apa saja yang mereka mau. Peraturan Kepala Desa saja bisa diuji ke MA jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi.

Baca Juga : Cegah Anarkisme Hukum, Demokrat Mentahkan Uji Materiil Yusril dengan Serahkan Bukti ke Kemenkumham

Misal ada Kades bikin aturan dalam Perkades bahwa yang orang boleh tinggal di desanya hanya penganut agama Islam saja, atau penganut agama Kristen saja. Penganut agama lain tidak boleh sebab desa itu “Desa Muslim” atau “Desa Kristen”. Perkades itu bisa diuji ke MA karena bertentangan dengan UU HAM, UU Pemerintahan Desa dan UU Administrasi Pemerintahan. Silahkan saja kalau mau menguji asal punya legal standing. Tidak akan terjadi kekacaun hukum karena Perkades itu diuji. Kekacauan justru akan terjadi jika Perkades itu dibiarkan dan akhirnya timbul rusuh karena protes tak diindahkan Pak Kades.

Begitu juga AD Perseroran Terbatas bisa saja diuji oleh pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan karena aturan AD seenaknya berpihak kepada pemegang saham pengendali dengan cara melanggar UU PT. Kalau dia bukan pemegang saham dan tdk ada hal yang merugikan hak dan kepentingan hukumnya, maka dia tdk punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menguji.

Jadi tidak semua orang bisa menguji peraturan atau AD. Dia bisa menguji kalau punya kedudukan hukum, yakni adanya kerugian yang nyata dan faktual yang harus dia buktikan akibat berlakunya suatu aturan hukum atau aturan di dalam Anggaran Dasar. Tanpa itu dia tdk punya legal standing.

AD Partai bisa saja diuji dengan UU Parpol dan UU HAM misalnya kalau partai itu menganut faham Nazi yang bertentangan dengan Pancasila. Struktur kepepimpinan partainya mencerminkan pola kediktatoran dan nepotisme yang bertentangan dengan demokrasi sebagaimana diatur dalam UU Parpol. AD partai seperti itu diuji saja ke MA agar dibatalkan.

Tidak akan timbul kekacauan karena AD Parpok diuji di MA. Yang bilang kacau itu adalah kaum status quo atau “Kelompok Adolf Hitler” yang ingin mempertahankan kepentingannya di partai. “Kekacauan justru akan terjadi jika AD parpol seperti itu dibiarkan,” pungkas Yusril. alma

LEAVE A REPLY