Demokrat Kubu AHY Kirim Bukti Tambahan ke Kemenkumham

Perkuat Aspek Hukum dari Gugatan Kubu Moeldoko ke MA

0
232
Kuasa hukum Partai Demokrat Heru Widodo bersama pengurus DPP usai menemui Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Kamis (14/10/2021). Foto : Alma/Nawacita

Jakarta, Nawacita – Partai Demokrat hari ini, Kamis (14/10) menyerahkan sejumlah bukti tambahan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pengajuan diri sebagai pihak tergugat intervensi dalam gugatan AD/ART yang diajukan KLB kubu Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA).

Kuasa hukum Partai Demokrat Heru Widodo menyebutkan bukti tambaham tersebut diberikan guna memperkuat bukti-bukti yang akan di ajukan ke MA.

“Karena yang termohon adalah Kementerian sedangkan yang mengetahui proses perubahan anggaran dasar (AD) adalah Partai Demokrat makanya Demokrat menyampaikan bukti-bukti itu untuk membentengi aspek hukum,” kata Heru, di Gedung Administrasi Hukum Umum, Jakarta (14/10/2021).

Lebih lanjut, Heru menjelaskan, bukti yang disampaikan berupa bukti faktual hingga keterangan-keterangan ahli yang sebelumnya sudah mempelajari uji materi AD/ART yang diajukan kubu Moeldoko. Menurutnya, pengajuan uji materi AD/ART ini sangat tidak lazim.

“Tidak lazim karena yang dijadikan objek adalah keputusan menteri sementara dalam hukum acara uji materil yang bisa dijadikan objek permohonan adalah peraturan,” paparnya.

“Jadi ini suatu kompetensi absolut yang sebenarnya tidak bisa diterobos karena, namanya kompetisi absolut jadi tidak ada peradilan lain selain pradilan tertentu yang sudah diatur dalam undang-undang,” lanjut Heru.

Untuk diketahui, Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mendampingi empat anggota Demokrat kubu KLB Deli Serdang Moeldoko mengajukan uji materi atau judicial review terkait AD/ART Demokrat tahun 2020 ke MA.

Ia menjelaskan, uji materi tersebut meliputi pengujian formil dan materil terhadap AD/ART Partai Demokrat  yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY