Pemprov DKI diminta Pantau Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan

0
456
Suasana Pasar Tanah Abang Jakarta kemarin.

Jakarta, Nawacita – Terkait membludaknya pengunjung Pasar Tanah Abang, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tegas dalam menertibkan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan. Ia berharap agar betul-betul diterapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Melki mengingatkan, kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih tegas lagi dalam melaksanakan protokol kesehatan, menugaskan baik TNI/Polri dan juga Satpol PP dan aparat terkait betul-betul menertibkan siapa saja yang dianggap tidak melaksanakan ini. “Baik pelaksana atau pengelola pusat perbelanjaan, pedagang, pengunjung atau siapa saja yang kemudian harus ditertibkan dalam melaksanakan protokol kesehatan berjalan dengan baik,” kata Melki, kepada wartawan, Senin (3/5/2021).

Untuk mengantisipasi kerumunan, Melki menyarankan agar pengelola pusat perbelanjaan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan seperti dipastikan bagaimana teknis agar orang tidak berkerumun, bergerombol pada satu tempat, pada satu masa, pada satu waktu yang berpotensi menjadi klaster baru COVID-19 di tanah air.

“Harusnya dilakukan proses manajemen pengelolaan yang berdasarkan protokol kesehatam pengelolaan, antara lain tanah abang yang musti dilakukan orang diberikan kesempatan untuk masuk dibatasi jumlah tertentu dibatasi waktu ketika dia di dalam pusat pasar tanah abang dan harus juga berganti sekian jam sehingga tidak ada penumpukan dalam pusat perbelanjaan dan itu juga berpengaruh potensi jadi klaster baru,” paparnya.

Ia juga meminta agar pihak yang terkait dalam kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang untuk dimintai keterangan dan bertanggungjawab dalam kasus tersebut.

“Bagi para pihak yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini, mesti dimintai keterangan, kemudian diberikan catatan terkait hal-hal tersebut dan harus bisa memastikan bahwa ada pertanggungjawaban masing-masing yang terlibat untuk tidak terjadi dikemudian hari,” tegasnya.

“Termasuk juga apabila ini terjadi lagi bagaimana sanksi ini diberikan kepada pihak terkait,” sambung anggota DPR dari dapil NTT II ini.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY