Pelaksanaan Mubes Kosgoro 1957 Tak Konstitusional, Begini Kata Yusuf Husni

0
283
Yusuf Husni Calon Ketua PPK Kosgoro 1957

Nawacita | Jakarta – Pelaksanaan musyawarah besar (mubes IV) Kosgoro 1957 tanggal 6 – 9 Maret 2021, terancam cacat hukum. Karena rapat pimpinan nasional (muspimnas) memutuskan kehadiran perwakilan Kosgoro 1957 kabupaten/kota secara virtual, melanggar ad/art.

Ketua DPD Kosgoro 1957 Jawa Timur Yusuf Husni menilai kebijakan kehadiran peserta Kosgoro 1957 dari kabupaten/kita tidak konstitusional. “Ini melanggar ad/art. Karena tidak ada parameter kehadiran,” tegas Yusuf Husni di Jakarta, (8/3/2021).

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan Mubes tidak diatur ad/art Kosgoro 1957 adanya kehadiran virtual. Menurut mantan anggota DPRD Jawa Timur ini, harusnya muspimnas menyediakan tepat yang memenuhi syarat protokol kesehatan. “Agar tidak melanggar konstitusi organisasi dalam bermubes. Semua peserta harus menjalankan protokol kesehatan. Sehingga tidak harus virtual,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Yusuf Husni yang dihubungi Memorandum, menyampaikan membawa hasil keputusan ke lembaga hukum. Upaya itu, dilakukan karena pelaksanaan Mubes Kosgoro 1957 adalah cacat hukum. “Ingat Kosgoro 1957 itu lahirnya di Jawa Timur. Kami ini ada pertanggungjawaban moral untuk menjaga marwah konstitusi Kosgoro 1957,” tegas kandidat calon ketua umum PPK Kosgoro 1957 ini.

Sebelumnya Ketua DPD Kosgoro Jawa Timur, Yusuf Husni juga bersiap maju ke kursi Ketua umum PPK Kosgoro 1957 masa jabatan 2021-2026. Politisi Partai Golkar ini bersaing dengan Dave Laksono dan Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Yusuf Husni menegaskan, dirinya ingin mengembalikan peran dan fungsi Kosgoro 1957 ke khitah. Yusuf telah membulatkan mengembalikan Kosgoro 1957 ini sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengabdian. Khususnya di bidang perekonomian, pendidikan, dan sosial budaya, dan bukan berorientasi pada kepentingan kekuasaan. bdo

LEAVE A REPLY