KPU RI Prihatin Atas Kudeta di Demokrat

0
267
AHY saat bertemu KPU RI dalam rangkaian memperjelas kondisi internal Partai Demokrat, Senin (8/3/2021). Foto: Alma Fikhasari / nawacita.co

Jakarta, Nawacita – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI turut prihatin atas konflik yang terjadi di demokrat saat ini. Akan tetapi KPU RI menegaskan jika Surat Keputusan (SK) yang di pegang KPU RI saat ini yaitu SK demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu diungkapkan saat pertemuan yang dilakukan AHY beserta Ketua DPD se-Indonesia dengan jajaran KPU RI, di Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2021).

“Terkait dengan konflik yang ada di demokrat kami prinsipnya turut prihatin dengan apa yang terjadi saat ini, tetapi bahwa sampai saat ini kami masih memegang SK dari kumham yang sampai saat ini masih SK demokrat pimpinan pak AHY,” jelas Ilham Saputra, Plt Ketua KPU RI, Senin (8/5/2021).

Hasyim Asyari Komisioner KPU RI mengatakan, dokumen-dokumen dari partai politik yang dianggap sah akan di adminisitrasikan secara digital online di dalam sistem informasi parpol (sipol) yang dikelola KPU RI.

“Oleh karena itu kalau kita saksikan di sipol KPU RI sampai dengan sekarang ini nama-nama pengurus di jajaran DPP PD AD/ART demikian juga pengurus di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten seindonesia, ada di sipol dan bisa diliat secara publik sehingga dengan konteks waktu tertentu siapa pengurus yang sah itu dapat diketahui sipol yang dikelola KPU RI,” jelas Hasyim.

AHY bersama Sekjen Partai Demokrat Bung Teuku Riefky harsya didampingi segenap pengurus utama dewan pimpinan pusat Partai Demokrat dan juga 34 ketua dewan pimpinan daerah dari 34 provinsi di Indonesia yang mewakili 514 ketua dewan pimpinan cabang di tingkat kabupaten kota, menyerahkan sejumlah dokumen, sejumlah berkas kepada Komisi Pemilihan Umum, KPU Republik Indonesia

“Sama maksud dan tujuannya adalah untuk menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait apa yang terjadi terhadap Partai Demokrat. di mana sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi perhatian luas masyarakat pada tanggal 5 Maret 2021, dilakukan yang mereka klaim sebagai KLB kongres luar biasa di Deli Serdang Sumatera Utara,” ucap AHY.

Yang dilakukan oleh gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GP KPD) oleh segelintir orang.

“Hadirnya kami semua disini sebagai bukti dan keyakinan kuat dari seluruh kader partai Demokrat di manapun berada. Jutaan kader dan konstituen Partai Demokrat yang marah dan mengharapkan kita bisa mencari keadilan di negeri ini dengan cara menjelaskan bahwa KLB kemarin tidak legal, tidak konstitusional,” jelasnya.

“Secara penyelenggaraannya, panitianya pesertanya, banyak sekali pengelabuan, banyak sekali penipuan yang terjadi, kesimpangsiuran bahwa yang hadir di KLB tersebut bukanlah pemilik suara yang sah,” tambahnya.

Maka dari itu, pihaknya menyerahkan kepada Kemenkumham dan juga KPU. Dari data sipol sistem informasi partai politik secara online mereka tidak sah.

“Jadi tentu apa yang mereka lakukan itu tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Sudah kami jelaskan dengan gamblang dan mudah-mudahan bisa diterima,” pungkas AHY.

Penulis: Alma  Fikhasari

LEAVE A REPLY