Klinik dr. SWS Buka Praktik Aborsi Ilegal, Layani 2638 Pasien Dalam Setahun

0
259
Klinik dr. SWS Buka Praktik Aborsi Ilegal, Layani 2638 Pasien Dalam Setahun.
Klinik dr. SWS Buka Praktik Aborsi Ilegal, Layani 2638 Pasien Dalam Setahun.

JAKARTA, Nawacita Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mengungkap kasus aborsi ilegal di Klinik dr. SWS, Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat. Selama satu pekan terakhir, klinik tersebut telah melakukan praktik aborsi terhadap 2.638 pasien.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan Klinik dr. SWS telah beroperasi selama lima tahun terakhir. Selain membuka praktik kontrol kesehatan kandungan, klinik tersebut juga melakukan praktik aborsi ilegal.

“Paling unik dan perlu rekan-rekan ketahui, dalam data yang bisa kita lakukan penggeledahan ini didapatkan terhitung dari Januari 2019 sampai dengan 10 April 2020 terdatakan pasien aborsi sebanyak 2.638 pasien,” kata Tubagus saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Baca Juga: Joko Tjandra dan Tomy Sumardi Diperiksa Kasus Suap 2 Jenderal Polisi Pekan Depan

“Asumsi perkiraan setiap hari kurang lebih lima sampai tujuh orang yang melakukan aborsi di tempat tersebut,” Tubagus menambahkan. Dalam kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 17 pelaku yang kekinian sudah ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing tersangka berinisial dr.SS, dr.SWS, dr.TWP, EM, AK, SMK, W, J, M, S, WL, AR, MK, WS, CCS, HR, dan LH.

“Sudah diamankan 17 orang tersangka. Terdiri dari medis; tiga orang dokter, satu orang bidan, dan dua orang perawat. Itu ada enam tenaga medis,” ujar Tubagus.

Baca Juga: Daftar Institusi Kepolisian Paling Korup di Dunia

Atas perbuatannya para tersangka dikenakan Pasal 299 dan atau Pasal 346 dan atau Pasal 348 ayat 1 dan atau Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan atau Pasal 194 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan atau Pasal 77A juncto Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Ancaman maksimal untuk dua undang-undang khusus (Kesehatan dan Perlindungan Anak) tersebut adalah ancamannya 10 Tahun. Sedangkan undang-undang KUHP bervariasi ada yang empat tahun, kemudian lima tahun enam bulan, dan kemudian karena bersama-sama dilakukan dengan Pasal 349 akan ditambah sepertiganya,” pungkas Tubagus.

suanws.

LEAVE A REPLY