Asosiasi Alih Daya Perjuangkan Fasilitas Intensif Pajak PPh 25

0
137

Jakarta, nawacita – Forum Komunikasi Asosiasi Alih Daya Indonesia (FADl) Meminta ke Menkeu agar Perusahaan Alih Daya mendapatkan Fasilitas Insentif Pajak PPh 25.

Forum yang menaungi perusahaan-perusahaan alih daya (outsourcing) dari berbagai asosiasi seperti Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), Asosiasi Perusahaan Klining Indonesia (APKLINDO) dan Asosiasi Perusahaan Pembasmi Hama Indonesia (ASPPHAMI) ini pun menyampaikan keberatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Mira Sonia Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia menjelaskan, FADI terdiri dari 3,000 Iebih Anggota Perusahaan, dan mempekerjakan lebih dari 3,000,000 tenaga kerja alih daya dari berbagai sektor di Indonesia.

“Dan dengan memperhitungkan tenaga alih daya di luar keanggotaan kami, maka secara keseluruhan diperkirakan terdapat 6,000,000 tenaga alih daya di seluruh Indonesia,” kata Mira kepada wartawan, Senin (8/7/2020).

Mira menjelaskan, pihaknya keberatan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

“Demi mendukung Industri Alih Daya dan para Tenaga Alih Daya bisa tetap bertahan menghadapi pandemi Covid-19, kami ini meminta untuk dilakukan revisi terhadap Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak Yang Mendapatkan Fasilitas Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dengan memasukkan kode klasifikasi lapangan usaha untuk Industri Alih Daya,” ujarnya.

Pihaknya berharap agar Menteri Keuangan dapat menerima masukan tersebut demi keberlangsungan Industri Alih Daya dan mempertahankan ketersediaan lapangan kerja untuk Tenaga Alih Daya. bdo

LEAVE A REPLY