FADI Minta Perlindungan Terhadap Pengusaha dan Pekerja Alih Daya

0
517
FADI Minta Pada Presiden Jokowi untuk Berlakukan Azas No Work No Pay.
FADI Minta Pada Presiden Jokowi untuk Berlakukan Azas No Work No Pay.

JAKARTA, Nawacita Pada hari Kamis, 26 Maret 2020 Forum Komunikasi Alih Daya Indonesia (FADI), suatu forum yang menaungi perusahaan-perusahaan alih daya (outsourcing) dari berbagai asosiasi seperti Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), Asosiasi Perusahaan Klining Indonesia (APKLINDO) serta Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI), telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengenai masukan industri alih daya terkait penanganan pandemi COVID-19 dari sisi ketenagakerjaan.

“Lebih dari 3,000,000 tenaga kerja alih daya perusahaan dalam FADI berada di garda terdepan sebagai bagian dari industri esensial di Indonesia yang harus memberikan pelayanan dalam keadaan apapun, dalam berbagai bidang seperti industri medis, rumah sakit, pabrik farmasi, pembersihan/penyemprotan disinfektan, toko penjualan obat-obatan dan juga jasa pengamanan oleh satuan pengaman (satpam)”, ujar Mira Sonia, Ketua FADI. “Namun dampak pandemi COVID-19 mengancam keberlangsungan kerja serta pelayanan yang diberikan, apabila tidak ditangani secara bersama- sama dengan semua pemangku kepentingan baik swasta maupun Pemerintah.”, lanjutnya.

Baca Juga: Jokowi Larang Bank Kejar Angsuran Setahun, Apalagi Pakai Debt Collector!

Dalam suratnya, FADI memaparkan kesulitan terkait skenario di mana Perusahaan Pemberi Kerja menolak pembayarkan upah Pekerja selama dirumahkan, serta pembayaran kompensasi sisa masa kontrak Pekerja apabila Perusahaan Pemberi Kerja meminta adanya pemutusan hubungan kerja.

Baca Juga: Jokowi Ajak Negara G20 Perang Melawan Covid-19

Dengan keadaan di atas, FADI memohon kepada Presiden RI Jokowi untuk dapat memberlakukan azas “No Work No Pay” sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memastikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk Pekerja terdampak, kebijakan fleksibel yang dapat memastikan Perusahaan Pemberi Kerja dapat mempertahankan para Pekerja sampai dampak negatif kasus COVID-19 berakhir, tanpa adanya Pemutusan Hubungan Kerja.

Dengan mekanisme tersebut, diharapkan terjadi kesinambungan pelayanan tenaga alih daya serta operasional perusahaan alih daya, sehingga jutaan Pekerja dapat tetap berkontribusi dalam layanan industri esensial, tidak berhenti karena Perusahaan yang menaungi mereka tutup sebagai dampak negatif pandemik COVID-19 di sektor ketenagakerjaan.

ncnws.

LEAVE A REPLY