Zulkifli Sindir Sri Mulyani soal Kritik Utang Rezim Sebelumnya

0
777

Jakarta, Nawacita — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan kembali menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang negara beberapa waktu lalu.

Sri sempat menyebut bahwa pembayaran pokok utang pada 2018 sebesar Rp396 triliun merupakan utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 atau saat Zulhas menjabat Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Merespons itu Zulhas menegaskan bahwa pada waktu yang sama Sri Mulyani juga bagian dari kabinet SBY.

“Ibu Sri Mulyani juga selalu mengungkit bahwa utang adalah warisan masa lalu, khususnya ketika saya menjabat Menteri Kehutanan periode Pak SBY,” kata Zulhas di akun twitternya, ZUL_Hasan.


“Saya rasa, Ibu Sri Mulyani Lupa bahwa Ibu adalah juga Menteri Keuangan di periode Pak SBY. Sekali lagi, Menteri Keuangan,” ujar Zulhas menambahkan.

Zulhas melanjutkan sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani punya kewenangan berapa banyak Indonesia berutang dan berapa bunga utangnya. Sebaliknya, Zulhas menyatakan dirinya tak memiliki kewenangan itu karena kapasitasnya menjabat Menteri Kehutanan.

“Kenapa sekarang salahkan periode sebelumnya?” ujar Zulhas lagi.

Polemik utang pemerintah antara Sri Mulyani dan Zulhas dipicu oleh kritik Zulhas soal utang pemerintah. Kritik itu disampaikan Zulhas saat berpidato di Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2018 lalu.

Zulhas ketika itu menyebut besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 sebesar Rp400 triliun. Angka itu tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan dan merupakan angka yang tidak wajar.

Sri Mulyani merespons itu dengan menyebut kritik Zulhas politis dan menyesatkan. Dia lalu membandingkan pembayaran pokok utang dengan besaran anggaran kesehatan pada 2009.

Pada 2009, kata Sri Mulyani jumlah pembayaran pokok utang Indonesia pada 2009 adalah Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp25,6 triliun sehingga perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.

Sebaliknya, pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp396 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp107,4 triliun atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4 persen.

Zulhas sendiri manyatakan kritiknya kepada pemerintah di Sidang Tahunan MPR 16 Agustus lalu merupakan tugas konstitusionalnya selaku Ketua MPR. Dia juga menegaskan bahwa di forum itu, dirinya tak hanya melempar kritik melainkan juga apresiasi terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Joko Widodo

Kritik dan apresiasi, menurut Zulhas, adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi.

Zulhas pun mengutip kalimat yang ia sebut berasal dari mantan Kepala BPIP Yudi Latif: Kepemimpinan Politik harus mampu mengarahkan energi nasional untuk memenangi masa depan, bukan untuk terus terusan mengutuk masa lalu.

“Semoga kutipan dari tulisan saudara Yudi Latif di atas bisa menjadi refleksi bagi kita semua,” ujar Zulhas.

cnn

LEAVE A REPLY