Rita Widyasari Sebagai Tersangka, Bagaimana Peluangnya Ikut Pilgub Kaltim?

0
566
Bupati Kukar, Rita Widyasari
Bupati Kukar, Rita Widyasari

SAMARINDA, Nawacita – Ditetapkannya nama Bupati Kukar, Rita Widyasari, yang sekaligus Bakal Calon Gubernur dari Partai Golkar untuk Pilkada Kaltim 2018, ikut menimbulkan pertanyaan, terkait apakah
ia masih bisa mengikuti proses pencalonan dalam Pilkada mendatang.

Berdasarkan jadwal KPU Kaltim, proses penetapan Calon Gubernur/ Wakil Gubernur dari jalur partai maupun perseorangan akan dilakukan di Januari 2018 mendatang.

Komisioner KPU Kaltim, Ida Farida, ikut memberikan pendapatnya aka nhal tersebut.

Disampaikannya, meskipun berstatus tersangka, seseorang masih bisa mengikuti proses pencalonan Pilkada hingga adanya aturan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

“Boleh saja, sampai berkekuatan hukum tetap (inkracht),” ujarnya, Selasa (26/9/2017).

Hal yang sama juga dijelaskan Aswanuddin, salah satu pengacara di Samarinda.

“Sebenarnya, untuk hal itu, seseorang masih bisa untuk ikut proses Pilkada, meskipun dia dalam status tersangka. Hal ini kembali lagi karena tersangka itu masihlah berarti disangkakan. Jadi, hingga adanya
putusan berkekuatan hukum tetap di pengadilan, seseorang masih bisa mengikuti Pilkada,” ujarnya.

Meski demikian, ia menjelaskan ada beberapa kasus dimana penetapan seseorang sebagai tersangka justru menghalangi pencalonan seseorang.

“Contohnya Budi Gunawan, yang pernah akan diangkat menjadi Kapolri, kemudian harus dibatalkan karena statusnya tersangka. Kemudian, Budi Gunawan melakukan pra peradilan dan dinyatakan menang. Jadi,
seringkali status tersangka juga menjadi alat politik yang digunakan sebagian orang,” katanya.

Tak hanya dari pandangan pencagara dan KPU Kaltim, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ikut menjelaskan hal tersebut.

Dijelaskan bahwa syarat seseorang untuk menjadi calon Kepala Daerah dari aspek hukum adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, serta tidak sedang dicabut hakpilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Pernah kejadian di beberapa daerah di Indonesia, dimana Bupatinya dijadikan tersangka, tetapi proses pelantikannya tetap dilanjutkan. Setelah dilantik, barulah proses hukum dimulai kembali. Jadi, intinya,
secara hukum, status tersangka itu masih diperbolehkan untuk ikuti Pilkada,” ujar Aswanuddin.

trb

LEAVE A REPLY