KEMENHUB APRESIASI PASCA PUTUSAN MA ATAS PM.26 2017

0
346
Kepala Dinas Perhubungan Prov.Jatim Ir. Wahid Wahyudi Saat Memberikan Sambutan Pada FGD Ditjen Perhubungan Darat Di Salah Satu Hotel Di Surabaya, Rabu (30/08/2017).

SURABAYA.Nawacita –Kementerian Perhubungan (Kemenhub) apresiasi semua pihak dalam penerapan PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Penerapan 3 hal pokok dalam PM 26 Tahun 2017 yaitu tarif batas atas dan bawah, kuota dan STNK, diberlakukan sepenuhnya mulai 1 Juli 2017. Berdasarkan pemantauan penerapan 3 hal pokok tersebut dapat terlaksana tanpa menimbulkan gejolak.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Darat Prov.Jatim Ir. Wahid Wahyudi saat memberikan sambutan dalam acara Forum Group Discussion (FGD) oleh Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat di Hotel Papilo Lantai 7, Surabaya Rabu (30/8/2017).

“Kita terus melakukan komunikasi dan dialog dengan seluruh pihak terkait sejak diberlakukannya PM 26 tersebut. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah mendukung penerapan angkutan khusus atau online,” tegas Wahid.

“Terkait tarif, kami berusaha membuat industri ini sehat dan bukan memikirkan hanya short term saja serta kami ingin para pengemudi mendapatkan harga dan nilai yang dibawa ke rumah dengan wajar karena apabila terlalu rendah, pengemudi yang akan jadi korban,” ujar Wahid.

“Dengan tarif yang wajar, akan ada keseimbangan sehingga keberlangsungan operasional bisa terjaga dan kompetisi bisa terjadi dengan sehat,” tambahnya.

Tarif yang diberlakukan dibagi menjadi 2 wilayah yaitu wilayah I untuk Sumatera, Jawa dan Bali.
Untuk wilayah I, tarif batas atasnya sebesar Rp. 6.000/km dan tarif batas bawahnya Rp. 3.500/km.

Sedangkan wilayah II adalah untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Untuk wilayah tersebut, tarif batas atasnya sebesar Rp. 6.500/km dan tarif batas bawahnya adalah Rp. 3.700/km.

Para Peserta forumHal pokok lainnya adalah STNK yang berbadan hukum. STNK yang berbadan hukum tetap diberlakukan namun penggantian STNK dari pribadi menjadi berbadan hukum tersebut dapat diganti setelah masa berlaku STNK-nya habis.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan para operator angkutan online dan pengemudinya dalam memenuhi aturan yang tercantum dalam PM 26 Tahun 2017 tersebut, Dirjen menjelaskan penegakan hukum tetap dilakukan, namun penegakan tersebut lebih bersifat pemberian sanksi simpatik berupa peringatan belum sampai pada sanksi “tilang”.

Dengan terdaftarnya pelaku angkutan sewa khusus berarti telah mendapatkan legitimasi dalam berusaha dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Wahid juga menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan PM 26 Tahun 2017 tersebut dengan menurunkan tim monitoring

deni

LEAVE A REPLY