PAN: Sebaiknya Berkaca Dahulu Sebelum Kritik PAN

0
367
Hasto Kristiyanto

Nawacita – PDI Perjuangan melalui Hasto Kristiyanto Sekjennya berharap Partai Amanat Nasional (PAN) keluar dari partai koalisi pemerintah. Ini karena, PAN menolak Perrpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Padahal, partai koalisi pemerintah lainnya mendukung diterbitkannya Perppu tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Dradjad Hari Wibowo anggota Dewan Kehormatan PAN menilai wajar kalau PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama Joko Widodo Presiden.

“Wajar jika PDIP bersikap seperti itu. Sebagai partai pengusung utama Jokowi Presiden, dimana Presiden menjadi anggota, tentu PDIP berharap semua parpol yang ikut duduk di kabinet mendukung penuh langkah-langkah Presiden,” ujar Dradjad dalam pesan singkatnya, Jumat (14/7/2017).

Dradjad mengakui kalau PAN beberapa kali mengambil sikap politik yang berbeda dengan Presiden, seperti dalam pilgub DKI 2017.

“Presiden kan secara formal netral. Sementara PAN, termasuk pak Amien Rais Ketua Dewan Kehormatan dan mas Tris (Soetrino Bachir) Ketua MPP yang juga Ketua KEIN aktif berkampanye mengalahkan Ahok,” kata dia.

PAN, kata Dradjad, juga tidak jarang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah seperti Perppu nomor 2/2017. Amien Rais, kata dia, bahkan sering berseberangan dengan Presiden.

“Pak Amien menjadi salah satu tokoh kunci demo 411/212 dan seterusnya, dimana banyak sekali kader PAN yang turun ke jalan. Jadi wajar jika PDIP melalui mas Hasto bersikap seperti itu,” tegasnya.

Meski demikian, menurut Dradjad, harus diakui bahwa PDIP sendiri beberapa kali tidak sejalan dengan Presiden, bahkan berseberangan. Kasus Rini Soemarno Menteri BUMN adalah contohnya.

Jika sepenuhnya mendukung Presiden, PDIP seharusnya mendukung Rini menjalankan perintah Presiden. Dalam banyak hal, PDIP justru di barisan depan mengganggu, atau minimal ikut mengganggu Rini. Mulai dari penolakan Rini hadir di Komisi 6, kritik keras terhadap PMN bagi BUMN hingga kasus Pelindo 2 / Jakarta International Container Terminal (JICT) dan proyek Semen Indonesia di Rembang. PDIP selalu menggoyang Rini, sementara di seberangnya, Jokowi Presiden terlihat mengandalkan Rini.

“Jadi gampangnya, PDIP, PAN dan parpol lain di dalam kabinet sebenarnya sama-sama bandel terhadap Presiden. Tapi memang harus diakui bahwa PAN jauh lebih bandel dibanding PDIP,” ujarnya.

Tetapi, apakah kenakan itu akan membuat PAN tergusur dari kabinet, atau justru malah kursinya ditambah? Menurut Dradjad, hanya Presiden yang tahu.

“Apakah itu akan membuat Presiden menggusur PAN dari kabinet? Atau Presiden justru memberi tambahan kursi politik bagi PAN, entah di dalam atau di luar kabinet? Saya tidak tahu. Itu kewenangan Presiden sepenuhnya,” kata Dradjad.

Secara pribadi,Dradjad mengaku lebih senang jika parpol bersikap konsisten 100%. Ini berlaku bagi semua parpol. Tapi dalam dunia politik di seluruh dunia, kebandelan memang sering terjadi.

Contohnya, di AS beberapa senator Partai Republik sangat keras menghajar Presiden Trump. Di Inggris, 7 anggota the House of Lords dari Partai Konservatif pernah menyeberang mengalahkan Perdana Menteri Theresa May dalam pemungutan suara terhadap draft UU Brexit.

Jadi, kata Dradjad, itulah realitas politik. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Jokowi Presiden.

Sumber: suara surabaya

LEAVE A REPLY